JAKARTA (Lampungpro.com): Presiden Joko Widodo meminta ada terobosan dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Menurut dia, hal pertama pentingnya sebuah strategi besar pembangunan hutan yang memiliki dimensi ekonomi dan lingkungan. Kita perlu melakukan sebuah koreksi besar mestinya ada corrective action agar ada sebuah terobosan, ada sesuatu yang besar yang baru yang harus kita lakukan sehingga pengelolaan hutan kita lebih baik," kata Presiden dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLK) 2017 di Jakarta, Rabu (2/8/2017).

Dalam peringatan tersebut, Jokowi menyaksikan pemberian penghargaan Kalpataru, Adipura Kencana, Adipura, Adiwiyata Mandiri dan Nirwasita Tantra kepada individu, kelompok, maupun pemerintah daerah yang berkomitmen dalam melestarikan lingkungan. "Jangan kita berpikir rutinitas, jangan kita berpikir linear, berpikir monoton, tidak pernah membuat terobosan-terobosan sehingga dalam sekian tahun ini, mohon maaf pengelolaan hutan kita berada pada posisi yang monoton, yang rutinitas yang tidak ada pembaharuan di situ," kata Presiden.

Jokowi juga meminta agar program-program berorientasi proyek harus segera dihentikan. "Jangan ada lagi ada program-program yang orientasinya proyek, sudah hentikan itu. Arahnya fokus, konsentrasi daerahnya dilokalisasi tapi bisa dijadikan contoh nanti yang lain tinggal tiru. Sudah terlalu lama kita bekerja dengan orientasi proyek, kita blak-blakan saja, kalau saya mau buka satu persatu nanti ramai, saudara sudah tahu apa yang saya maksudkan," kata Presiden.

Jokowi yang merupakan lulusan kehutanan Universitas Gadjah Mada itu meminta agar dalam rapat kerja nasional (rakernas) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membuat pemikiran baru dalam pengelolaan hutan. Untuk itu, dalam rakernas ini rumuskan pemikiran-pemikiran baru agar pengelolaan hutan kita betul-betul pengelolaan yang konsisten yang bisa kita kerjakan terus-menerus dan memberikan hasil yang baik," kata dia.

Ia mencontohkan, seperti dilansir Antara, pengelolaan yang dilakukan oleh Swedia dan Finlandia yang perekonomiannya 70-80 persen berasal dari pengelolaan hutan. "Saya kira kita tidak usah sulit-sulit, dicopy saja dan disesuaikan dengan keadaan hutan negara kita, tapi pengelolaan hutan beratus tahun baik itu yang harus kita jadikan contoh. Jadi sample, kirim dari Kementerian LHK melihat bagaimana pengelolaan hutan dan lingkungan hidup berjalan bersama-sama, ekonominya dapat lingkungannya juga dapat," kata Presiden.

Ia berharap terobosan itu pun didukung oleh semua pihak termasuk para rimbawan. "Dibutuhkan jiwa-jiwa mulia, para rimbawan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkrit, persoalan riil di lapangan dengan sebuah etos kerja yang baik. Sehingga, mana yang dilindungi, mana yang diproteksi jelas, mana yang dipakai konsesi, mana untuk hutan sosial, betul-betul jelas," kata dia. (**/PRO2)