Balai Desa Braja Indah, Kecamatan Braja Selebah, Lampung Timur. SUARALAMPUNG.ID/AGUS SUSANTO

BRAJA SELEBAH (Lampungpro.co): Sejumlah warga Desa Braja Indah, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur mendatangi kantor desa, Sabtu (11/11/2023) siang. Kedatangan belasan warga dimaksud meminta transparansi program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang diduga dimonopoli kepala desa.

Sayangnya, kedatangan warga tidak berhasil ditemui oleh kepala desa (kades). Belasan warga hanya berdiskusi dengan Kepala Badan Permusyawratan Desa (BPD) dan Ketua Bumdes Braja Indah. Dialog pun hanya di luar Balai Desa. Pasalnya, mereka tidak bisa masuk ruangan karena dikunci dan sengaja tidak diberikan oleh kades.

Kepala BPD Braja Indah Basir mewakili masyarakat mengakui kedatangan belasan warga ingin menanyakan transparansi terkait Bumdes Program 2022. Program tersebut banyak tidak diketahui oleh masyarakat setempat.

"Kami sebagai ketua BPD hari ini mendampingi rekan rekan untuk melakukan dialog terkait program Bumdes. Namun karena Kepala Desa tidak hadir dan kunci Balai Desa pun tidak ada, maka dialog bisa ditunda lain waktu," kata Basir, kepada SuaraLampung.id (jaringan media Lampungpro.co)

Basir juga mengakui selama dia menjabat BPD belum pernah membicarakan terkait program Bumdes. Terutama ketika musyawarah rembuk membangun desa (musrenangdes).

Warga Tanyakan Transparansi Pengelolaan Bumdes 

Ketua Bumdes Braja Indah, Sutrisno, mengaku pada 2022 mendapat anggaran Bumdes Rp91 juta. Uang tersebut digunakan pengembangan usaha ketahanan pangan, berupa jual beli gabah kepada petani setempat.

"Dana Rp91 juta yang dikembangkan guna usaha jual beli gabah selama setahun mendapat keuntungan Rp3 juta. Keuntungan itu digunakan untuk oprasional Bumdes," kata Sutrisno tanpa menyertakan bukti bahwa saldo Bumdes masih ada.

Sutrisno juga menjelaskan tempat usaha Bumdes dipusatkan di rumah Kades. Ketua pengelolanya pun dikuasai istri Kades yakni Heny. Untuk 2023 ini Sutrisno mengakui program Bumdes masih belum berjalan.

Kehadiran belasan warga, berharap Bumdes harus transparansi dan jangan sampai dimonopoli oleh kepala desa. Menurut beberapa warga di Balai Desa bahwa selama ini tidak ada transparansi soal Bumdes.

"Sangat kelihatan Bumdes diletakan di rumah Pak Kades. Istrinya sebagai pengelola Bumdes. Kenapa tidak dimusyawarahkan agar dikelola masyarakat dan tidak terkesan monopoli," ucap sejumlah warga di kantor desa.

Terkait hal ini, Kepala Desa Braja Indah, Syarif, mengklaim bahwa pembentukan Bumdes di desanya pada waktu itu sudah dimusyawarahkan. Menurutnya perlu orang yang bisa menguasai ilmu komputer untuk mengelola Bumdes.

"Mengurus Bumdes tidak sembarang orang kalau tidak bisa menguasai ilmu IT ya runyam. Makanya saya ambil anak-anak muda yang bisa mengoperasikan komputer," dalih Syarif.

Terkait keterlibatan istrinya sebagai pengelola Bumdes karena menurutnya istrinya memiliki ilmu bisnis sebagai pemasar beras. Syarif mengatakan bahwa sudah banyak warga yang ditawari untuk mengelola Bumdes tapi tidak ada yang mau.

"Ini ada apa warga tahu-tahu mempermasalahkan Bumdes 2022, kenapa yang 2018 uang Bumdes dibawa kabur lebih Rp100 juta oleh pengurus dulu tidak diusut. Sementara setelah saya coba benahi malah dimasalahkan," kata Syarif.

Syarif juga menjelaskan sewaktu kepemerintahan 2018, dana Bumdes dibawa kabur oleh pengurus lebih dari Rp100 juta. Bahkan dia sudah melapor ke Inspektorat Lampung Timur. "Kalau mau dipersoalkan ya persoalkan semua. Jangan Bumdes yang saya kelola saat ini aja. Jangan-jangan ini ada kepentingan lain," kata Syarif. (***)