Proyek Pembangunan Pembatas Way Kambas | Lampungpro.co

SUKADANA (Lampungpro.co): Proyek pembangunan infrastruktur mitigasi konflik manusia dan gajah di Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Lampung Timur, yang menelan anggaran hingga Rp850 miliar, kini telah mencapai 82 persen.

Di tengah pembangunan yang ditujukan untuk mengurangi konflik gajah dengan masyarakat itu, masih ada persoalan yang harus diselesaikan, seperti akses petani menuju lahan mereka yang berada di sekitar tanggul.

Warga Desa Sukorahayu tidak mempersoalkan pembangunan tanggul tersebut. Mereka hanya meminta pembangunan tidak membuat aktivitas pertanian terputus.

Kepala Desa Sukorahayu, Apria Sahdi mengatakan, pemerintah desa berupaya menjembatani kepentingan warga dengan pihak pelaksana pembangunan, dan berharap adanya aspirasi beberapa warga ini, dari pihak komite bisa mengakomodir.

Menurutnya, salah satu solusi yang disepakati adalah membuat pintu akses pada tanggul, sehingga alat dan mesin pertanian tetap dapat digunakan untuk menuju sawah.

"Win-win solutionnya sudah disampaikan, ini artinya dari pihak komite, mungkin akan membuatkan pintu untuk akses alat-alat seperti handtraktor, dan lain sebagainya untuk petani," kata Apria Sahdi dalam keterangannya, Minggu (13/9/2026).

Persoalan akses ini, muncul karena sebagian lahan pertanian warga berada di sekitar bantaran sungai. Warga sebelumnya mengusulkan, agar posisi tanggul tidak membelah area sawah mereka.

Namun tanggul tersebut pada dasarnya bukan bangunan baru, karena infrastruktur penahan banjir di lokasi itu telah ada sejak lama, dan kini tinggal ditinggikan dalam proyek mitigasi.

"Kalau bicara tanggul dipindahkan, sebelum mereka beli tanah tersebut sudah ada tanggul penahan banjir, dan komite ini hanya meninggikan badan eksisting tanggul yang sudah ada," ujar Apria.

Apria menilai, normalisasi sungai juga dapat menjadi bagian dari solusi. Material lumpur hasil normalisasi, dapat membentuk tanggul di sisi sungai tanpa harus membongkar bangunan yang sudah ada.

Sementara itu, Ketua Komisi Gabungan dan Mitigasi Interaksi Negatif Gajah Way Kambas, Brigjen Sriyanto mengungkapkan, pihaknya mengakui saat ini masih ada bagian pekerjaan yang belum sepenuhnya selesai, salah satunya karena terdapat lokasi dengan kondisi tanah yang labil, sehingga membutuhkan tahapan pekerjaan lanjutan.

"Memang tanggul ini ada beberapa wilayah yang memang tanahnya labil, jadi belum selesai memang. Tapi mereka tahunya selesai, jadi memang belum, dan masih ada tahapan lanjutan," ungkap Brigjen Sriyanto.

Menurut Sriyanto, persoalan akses pertanian juga telah difasilitasi. Namun permintaan warga tetap harus disesuaikan dengan aturan dan kondisi kawasan.

"Pembangunan tidak boleh mengabaikan fungsi lingkungan, termasuk kawasan aliran sungai. Kalau merusak, itu pelanggaran, jadi tidak boleh seperti itu, karena hal yang penting semua untuk warga itu bermanfaat," ujar Brigjen Sriyanto.

Selain persoalan tanggul, Sriyanto menyebut, saat ini terdapat jalan yang rusak akibat dilalui kendaraan proyek. Ia memastikan, kerusakan tersebut akan diperbaiki oleh pihak yang bertanggung jawab.

Saat ini, progres keseluruhan pembangunan saat ini mencapai 82 persen, karena pengerjaan sempat terkendala pasokan material, terutama besi dan semen.

Namun ia memastikan, kendala tersebut telah dicarikan solusi agar pekerjaan kembali sesuai target. Di sisi lain, pembangunan mitigasi juga mulai memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar.

Menurut perhitungan, sekitar 1.091 orang telah terlibat atau terdampak langsung dari aktivitas program tersebut. Aktivitas ekonomi baru juga mulai tumbuh, seperti warung, penginapan, dan rumah yang disewakan.

"Walaupun tidak bersamaan, ada satu orang mungkin kerja lagi empat orang, tapi kita hitung memang. Banyak warung-warung baru, tempat penginapan baru, rumah yang disewakan," ujar Sriyanto.

Program juga disertai pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata, budidaya lebah dan tanaman serai. Dengan progres yang telah mencapai 82 persen, pekerjaan rumah pembangunan bukan hanya memastikan infrastruktur selesai, tapi juga memastikan keberadaannya tidak memutus aktivitas masyarakat, yang selama ini bergantung pada lahan di sekitar kawasan.

Pihak komite dan pemerintah desa, kini mulai mengarah pada solusi berupa akses khusus bagi petani, sehingga pembangunan mitigasi konflik gajah tetap berjalan tanpa mengorbankan aktivitas pertanian warga. (***)

Editor : Febri Arianto