Pemprov Lampung Saat Rakor | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendorong Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Lampung, untuk bisa terintegrasi dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) hingga perbankan, untuk membenahi tata niaga komoditas beras dari hulu ke hilir.

Gubernur memaparkan, Lampung merupakan lumbung pangan nasional dengan kontribusi produksi mencapai 3,2 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 1,7 juta ton beras. Dari jumlah tersebut, konsumsi masyarakat Lampung hanya berada di kisaran 800 ribu ton pertahun, sehingga daerah ini mencatatkan surplus beras lebih dari 900 ribu ton.

​Meski demikian, Gubernur Lampung menyoroti adanya anomali tata niaga dimana produsen gabah, yang justru kerap dihadapkan pada lonjakan inflasi harga beras, dan penurunan operasional penggilingan padi lokal akibat rantai pasok yang terlalu panjang.

​"pada era 80 dan 90-an, lumbung pasokan beras itu ada di kota-kota, ada di desa masing-masing, dan tidak ada gejolak lonjakan pasokan beras berlebih. Kebutuhan beras terserap dengan baik," kata Rahmat Mirzani Djausal saat memimpin Rapat Penguatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis (10/9/2026).

​Menurutnya, terbukanya akses logistik tanpa proteksi kelembagaan desa, memicu pembelian gabah secara masif oleh korporasi luar daerah, yang berakibat pada berhentinya aktivitas usaha penggilingan kecil di tingkat lokal.

​Menjawab tantangan tersebut, Gubernur Lampung menginstruksikan KDMP, untuk bertindak sebagai simpul agregator penyerap hasil panen petani di tingkat desa, guna memotong rantai distribusi yang selama ini mencapai 7 hingga 8 tingkatan pedagang perantara.

​"KDMP ini instrumen yang tepat, karena manajernya sudah siap, dan pengurus sudah siap. Sekarang bagaimana integrasinya dengan Perpadi dan perbankan, karena Perpadi yang punya penggilingan, KDMP yang menyerap di desa," ujar Rahmat Mirzani Djausal.

​Guna memastikan efektivitas penyerapan di lapangan, Gubernur Lampung turut enekankan pentingnya kecepatan likuiditas perbankan, agar koperasi memiliki modal kerja yang memadai, guna melakukan pembayaran tunai kepada para petani. (***)

Editor : Febri Arianto