BEKRI (Lampungpro.com): PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) IV Tanjungkarang, Lampung, meminta warga yang selama ini tinggal di bantaran rel kereta api (KA) membayar sewa lahan dengan harga sesuai kesepakatan bersama. PT KAI ditugaskan negara bukan hanya menjaga aset yang dimiliki, tapi wajib mendayagunakan aset tersebut sesuai UU dan peraturan.

"Sehingga menghasilkan pendapatan yang disetorkan ke perusahaan dan sebagian pendapatan tersebut disetorkan kepada negara berupa dividen atau pendapatan negara bukan pajak (PNBP)," kata Senior Manajer Penjagaan dan Pengusahaan Aset PT KAI Divre IV Tanjungkarang, M. Arif Nurul Falah.

Pernyataan itu disampaikan Arif saat sosialisasi tentang pengelolaan aset PT KAI Divre IV Tanjungkarang, yang diikuti 45 warga Kelurahan Rengas, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah, Rabu (15/8/2018). Sosialisasi itu juga dihadiri Kapolsek Gunung Sugih Iptu Yuswanto, Sekretaris Kecamatan Bekri, Danramil yang diwakili Babinsa, dan Kadus Rengas, Rakam.

Menurut Arif pihaknya tidak akan pernah menggusur seperti yang diisukan. Hal itu dilakukan selama warga yang menempati aset PT KAI tertib melaksanakan hak dan kewajibannya yang tertuang dalam ikatan kontrak. "Untuk yang digunakan sebagai rumah tinggal tentu lebih ringan sewanya dibanding dengan kepentingan komersial atau niaga, jelas Arif.

Pada bagian lain, Manager Humas Divre IV, Sapto Hartoyo, mengatakan sosialisasi ini sangat penting karena masyarakat penghuni tanah kereta api harus tahu hak dan kewajibannya. Jangan sampai ada orang lain yang tidak mengerti permasalahan aset di PT KAI menawarkan bisa membantu mengurus untuk mensertifikatkan tanah yang dihuni.

Jangan sampai juga nanti kalau ada permasalahan hukum yang rugi warga sendiri, sementara yang ingin membantu lari dari tanggung jawab, kata Sapto Hartoyo. (PRO1)