Suasana dialog KPU Pesisir Barat dan awak media di Krui. LAMPUNGPRO.CO

KRUI (Lampungpro.co): Publik meminta KPU Pesisir Barat membuka dan menyampaikan penggunaan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebagai bagian dari transparansi kepada masyarakat dan para pihak. Hal itu terungkap pada sesi tanya jawab para awak media dari berbagai organisasi dengan KPU Pesisir Barat pada kegiatan peran media massa dalam pemberitaan dan penyiaran tahapan Pilkada 2024, di Hotel Sartika Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (14/8/2024),

Salah seorang awak media pada kegiatan itu meminta KPU Pesisir Barat membuka dan menjelaskan kepada publik tentang pengelolaan dan penggunaan anggaran Pilkada tahun 2024. Pasalnya dengan keterbukaan publik yang dimulai dari penyelenggara Pemilu, harapan akan adanya Pilkada jujur dan adil dapat menghasilkan pemimpin yang power full dan pilihan sebagian besar masyarakat di wilayah itu.

Komisioner KPU Pesisir Barat, Zairi Opani menjawab pertanyaan wartawan mengatakan kewenangan menjelaskan penggunaan dana Pilkada tersebut berada di bagian sekretariat KPU. Sehingga dia tidak bisa menjelaskannya. "Sebenarnya itu kewenangan sekretariat. Ranahnya sekretariat," kata Zairi.

Namun dIa menambahkan terkait penggunaan anggaran Pilkada yang dikelola KPU Pesisir Barat, setiap tahun pihaknya diaudit oleh instansi negara. "Tetapi perlu juga disampaikan setiap tahun kami diperiksa inspektorat KPU dan BPK," kata dia.

Zairi juga menampik dugaan penyimpangan dan mark up anggaran dalam pengelolaan dana Pilkada oleh KPU Pesisir Barat. Kata dia, pihaknya mengunakan anggaran tersebut secara maksimal sesuai aturan.

"Berkaitan dengan anggaran jangan khawatir tentu akan kami gunakan semaksimal mungkin sesuai peruntukan. Kalau ada yang tidak bisa kami pertanggungjawabkan tentu kami kembalikan ke negara. Apa yang diberikan Pemda akan kami gunakan sesuai aturan," kata dia. (***)

Editor Amiruddin Sormin