JAKARTA (Lampungpro.com): Pemerintah terus berupaya meningkatkan pajak menjadi salah satu senjata pamungkas mendorong pemerataan ekonomi dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Dengan basis pajak yang kuat bisa membiayai program-program strategis dan prioritas nasional kita," kata Presiden Joko Widodo pada Sosialisasi tahap akhir amnesti pajak di Jakarta Internasional Expo (JI-Expo) Kemoyoran, Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Jokowi sempat memamerkan berbagai pembangunan infrastruktur di Indonesia, mulai dari pembangunan jalan tol, pelabuhan, hingga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tidak terlepas dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Jokowi juga menyebut progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, termasuk di Lampung yang dikerjakan siang malam dan rajin dicek agar cepat selesai. "Kerja kalau nggak ada yang kontrol, nggak dikawal, nggak jadi-jadi. Kalau mangkrak saya yang digebuk," kata Presiden.

Jokowi juga mengakui menjadi pemimpin harus berani mengambil resiko, karena setiap putusan yang diambil pasti akan menemui permasalahan. "Setiap memutuskan pasti ada masalahnya, itu resiko yang dipegang setiap memutus. Itu pasti ada resikonya. Pemimpin itu harus berani ambil resiko. Kalau ngak akan maju mundur, maju mundur, kalau kena majunya ngak apa-apa, kalau mundurnya," kata dia.

BACA JUGA: https://lampungpro.com/post/1103/warga-3-desa-di-lampung-tengah-tetap-tolak-ganti-rugi-pembangunan-jtts

Presiden mencontohkan pembangunan mass rapid transit (MRT) yang direncanakan 26 tahun dan dia putuskan dilanjutkan saat dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta. "Saya dipaparkan saat jadi gubernur untung rugi. Kalau dipaparkan untung rugi pasti rugi dan tidak dimulai-mulai," kata dia.

Presiden mengatakan dalam memutuskan pembangunan infrastruktur itu harus dilihat secara makro, yakni kemacetan yang terjadi di Jakarta membuat kehilangan Rp28 triliun per tahun di Jakarta. "Kalau tidak diputuskan makin mahal harganya, duit kita hilang semakin banyak. Jangan dihitung MRT saja, nanti PSO kan bisa, subsidi pemerintah," jelasnya.

Sementara, Pemerintah Provinsi Lampung gencar melakukan konsultasi publik terkait pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Lampung ruas Terbanggi Besar-Pematangpanggang sepanjang 100 kilometer di wilayah itu. "Hampir tiap pekan tim percepatan pembangunan JTTS, melakukan konsultasi publik kepada masyarakat yang dilintasi jalan bebas hambatan tersebut," kata Ketua Tim Percepatan Pembangunan JTTS Lampung Adeham, di Bandar Lampung Selasa (28/2/2017).

Ia mengatakan bahwa konsultasi publik kepada masyarakat Lampung yang terkena pembangunan JTTS tahap kedua ruas Terbanggi Besar-Pematangpanggang STA 40+000 sampai dengan STA 112+185. Menurutnya pembangunan JTTS ruas Bakauheni, Lampung Selatan hingga Pematangpanggang Mesuji sekitar 240 km, yang merupakan jaringan dari Jalan Tol Sumatera tersebut terus dikebut. (*/ANT/PRO2)