Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli memimpin rapat paripurna Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 bersama para pimpinan dan anggota DPRD di Kalianda, Senin (23/6/2025). LAMPUNGPRO.CO

KALIANDA (Lampungpro.co): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat paripurna penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Senin (23/6/2025).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung DPRD itu dipimpin langsung Ketua DPRD Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua I Merik Harvit, Wakil Ketua II A. Benny Raharjo, dan Wakil Ketua III Bella Jayanti. Hadir pula 34 anggota DPRD, Forkopimda, Sekda Supriyanto, para kepala perangkat daerah, dan camat se-Lampung Selatan.

Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar menyampaikan, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,45 triliun dan terealisasi Rp2.453.782.904.557,94 atau 99,99 persen. Sementara belanja daerah dari total anggaran Rp2,52 triliun, terealisasi Rp2.377.197.871.425,94 atau 94,03 persen.

"Selain pendapatan dan belanja, struktur APBD juga mencakup komponen pembiayaan. Penerimaan pembiayaan netto dianggarkan sebesar Rp74,1 miliar dan terealisasi Rp78,1 miliar atau 105,39 persen," kata Wabup Syaiful.

Ia menyebut, total realisasi pendapatan dan pembiayaan daerah mencapai Rp2,53 triliun, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp2,37 triliun. Syaiful juga mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Lampung dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kesembilan kalinya berturut-turut.

Usai laporan Wabup, rapat dilanjutkan dengan pandangan umum dari delapan fraksi DPRD, yakni PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat. Menanggapi itu, Wabup Syaiful menyampaikan apresiasi atas perhatian dan saran yang diberikan.

“Pandangan dan masukan yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian dan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Wabup Syaiful.

Ia berharap seluruh catatan dari DPRD menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pembangunan daerah. "Dengan semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif, semua masukan akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai prioritas serta kebutuhan daerah," tutupnya.(***)

Editor : Amiruddin Sormin Laporan : Hendra