BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Tim Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, menunjuk tiga orang sebagai tenaga ahli untuk menyiapkan bahan diskusi hingga turun ke petani, setelah Pansus resmi dibentuk.
Ketua Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas mengatakan, tiga tenaga ahli disiplin ilmu yang paham hukum, pertanian, dan perekonomian tata niaga singkong. Mereka yakni Angga Lana bidang hukum, Helmi bidang tata niaga singkong, dan Abbas pertanian.
"Setelah ini, kami akan kunjungan kerja (Kunker) ke sejumlah daerah di Lampung, pertama di Lampung Utara, untuk hadirkan gabungan kelompok tani (Gapoktan), organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan pihak pabrik," kata Mikdar Ilyas saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Lampung, Selasa (7/1/2025).
Kemudian mereka juga turun ke Lampung Tengah, Lampung Timur, Mesuji, dan Tulang Bawang. Nantinya akan dihadirkan DPRD kabupaten, OPD, Gapoktan, dan pabrik yang berbeda.
"Hasil ke daerah akan dipadukan apa yang didapatkan dari tenaga ahli dan hasil Kunker ini jadi bahan diskusi dan akan diramu, sehingga ada rekomendasi sesuai harapan masyarakat petani dan perusahaan, agar bisa sejalan apa dengan yang diharapkan," ujar Mikdar Ilyas.
Sekretaris Komisi II DPRD Lampung ini menyebut, tugas para tenaga ahli tersebut juga akan mengumpulkan bahan-bahan yang akan dibahas dan berkaitan dengan bidang masing-masing, yang nantinya akan menjadi rujukan dalam pembahasan Pansus.
"Jadi itu nanti akan dilihat apa masukan dari mereka, melalui kajian-kajian berkaitan apa yang perlu ditambah dan dikurangi," sebut Mikdar Ilyas.
Selain berfokus pada harga singkong dan potongannya, Tim Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung juga akan membahas subsidi pupuk yang ada di masyarakat petani.
"Pansus nanti mengarah ke semua permasalahan petani, agar mereka bisa mendapatkan dengan harga yang pantas, lalu pengusaha bisa melangsungkan usahanya bisa bertahan dan meningkat, ini akan kami cari jalannya," ungkap anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung ini.
Tim Pansus juga akan memperbaiki mutu, hasil produksi, harga, dan potongannya, yang diharapkan kedepannya pemerintah harus bisa hadir ke petani, agar pupuk bisa subsidi dan menciptakan bibit unggul, bahkan peralatan yang bisa dibantu pemerintah. (***)
Editor : Febri Arianto
Berikan Komentar
Pemkot Bandar Lampung tak perlu cari TPA baru sebagai...
308
Lampung Selatan
25476
Humaniora
3153
Universitas Lampung
Universitas Malahayati
Politeknik Negeri Lampung
IIB Darmajaya
Universitas Teknokrat Indonesia
Umitra Lampung
RSUDAM Provinsi Lampung
TDM Honda Lampung
Bank Lampung
DPRD Provinsi Lampung
DPRD Kota Bandar Lampung
DPRD Kota Metro
Pemrov Lampung
Pemkot Bandar Lampung
Pemkab Lampung Selatan
Pemkab Pesisir Barat
Pemkab Pesawaran
Pemkab Lampung Tengah
Pemkot Kota Metro
Pemkab Mesuji
Pemkab Tulangbawang Barat
Suaradotcom
Klikpositif
Siberindo
Goindonesia