Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto saat memberikan pidatonya | Lampungpro.co/Ist Admin Prov Lampung

Sekdaprov Fahrizal menilai ketimpangan tersebut menunjukan bahwa pemanfaatan produk jasa keuangan oleh masyarakat Lampung belum disertai dengan pemahaman yang memadai.

Ia berharap penyelarasan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan dapat meningkatkan perlindungan masyarakat secara finansial sehingga masyarakat yang sadar literasi keuangan atau cerdas secara finasial dapat menghindari risiko produk keuangan.

"Kalau kita semua mengambil peran, mudah-mudahan ini akan semakin membaik. Mari kita bersama untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat," ajaknya.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki program wajib TPAKD yaitu program Kartu Petani Berjaya (KPB).

KPB diyakini mampu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Lampung melalui peningkatan pengetahuan Anggota KPB tentang pemanfaatan fungsi perbankan dan jasa keuangan lainnya, begitu juga penggunaan layanan perbankan dalam aktivitas sistem KPB dan jasa keuangan lainnya seperti asuransi.

Selain itu, pada tahun 2023, terdapat Program Literasi Keuangan Syariah yang sesuai dengan arahan strategis program tematik TPAKD yaitu Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Syariah.

Sekdaprov Fahrizal berpendapat bahwa program tersebut menjadi peluang baru melalui produk/layanan tabungan syariah, produk/layanan pembiayaan syariah dan pengembangan infrastruktur syariah.