JAKARTA (Lampungpro.com) : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung mengatakan, tidak perlu terlalu terburu-buru menyimpulkan pelaksanaan pemilihan umum secara serentak untuk pemilu presiden, pemilihan kepala daerah dan pemilu legislatif, dipisah atau tidak. "Jangan buru-buru melihat perubahan itu. Tahun 2014 itu juga sebenarnya seratusan lebih yang meninggal dunia, cuma dulu tidak ada android seperti sekarang," kata Nanang, Sabtu (27/4/2019).

Ia menjelaskan, saat ini masyarakat masih memilih kemajemukan partainya. Terpenting, Indonesia tetap terjaga dan tidak terpecah belah baik partai maupun masyarakatnya. "Seperti partai Islam maupun nasionalis tetap masuk dan tidak ada yang mendominasi. Seharusnya menimbulkan kesadaran bahwa kita ini cocok kemajemukan. Intinya kemajemukan di Indonesia ini masih terjaga cuma persentasenya ada yang tinggi ada yang turun," jelas dia.

Nanang mengungkapkan, terkait perubahan penggabungan pelaksanaan pemilu sebaiknya harus diperbaiki dan dibenahi terlebih dahulu sistemnya. Menurutnya, contoh yang harus diperbaiki seperti salinan rekapitulasi penghitungan suara, bisa difoto kopi atau dicetak ulang untuk saksi yang hadir sehingga mereka tidak perlu menyalin manual hingga pagi lagi. "Sistemnya dibenahi dulu, baru nanti kita berpikir substansinya apakah perlu dipisah lagi," ungkapnya.

Sebelumnya, Pemerintah pada tahun 2024 merencanakan akan menggabungkan pelaksanaan pemilu secara serentak untuk pilpres, pilkada gubernur, pilkada bupati/wali kota, pilegDPR RI, DPD RI,DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Rencana penggabungan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 tersebut dilaksanakan dengan alasan untuk lebih melakukan penghematan biaya pemilu mendatang.(**/PRO2)