Anggota KPPS di Lampung Timur SUARA.COM/AGUS SUSANTO

WAY JEPARA (Lampungpro.co): Ratusan anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) wilayah Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur kecewa dengan pihak Sekretariat Panwascam karena honor yang tidak juga diberikan, hingga Sabtu (17/2/2023). Ratusan PTPS ini bekerja selama tiga hari penuh hingga hari pencoblosan.

Mereka (PTPS) tidak tidur sama sekali. Data formulir C1 atau sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara sudah dikerjakan lengkap dan disetorkan ke sekretariat Panwascam Kecamatan Way Jepara.

"Kami sudah kerja, alasannya ada yang kurang soal pembuatan laporan perjalanan dinas. Kasian kami dari pagi awal pencoblosan hingga penyerahan logistik surat suara ke kecamatan 24 jam lebih kami tidak tidur"kata beberapa anggota PTPS Kecamatan Way Jepara, kepada wartawan SuaraLampung.id (jaringan media Lampungpro.co), Sabtu (17/2/2022).

Jika birokrasi soal honor dihambat hambat seperti itu, menurut beberapa anggota PTPS Way Jepara enggan menjadi Anggita PTPS. Ironisnya birokrasi kecamatan lain tidak serumit Way Jepara untuk pembayaran honor PTPS.

"Gaji cuma Rp1 juta aja dipersulit, sekarang kami pasrah mau dibayar ya sudah tidak ya sudah. Kami sudah maksimal membantu mensukseskan hajat negara tersebut," kata beberapa anggota PTPS.

Bendahara sekretariat Panwascam Kecamatan Way Jepara, Suriyani dan Rasyid bersikukuh tetap akan membayar honor Anggita PTPS pada Senin atau Rabu pekan depan. Alasannya beberapa SPJ perjalanan dinas belum selesai.

"Harus diselesaikan dulu SPJ perjalanan dinas. Kalau belum selesai tidak akan kami bayar, karena itu salah satu syarat untuk mengeluarkan anggaran pembayaran Anggita PTPS," kata Suryani.

Sementara staf Bawaslu Kabupaten Lampung Timur Zahid mengatakan, seharusnya birokrasi pembayaran honor anggota PTPS dibuat fleksibel. Jangan terlalu kaku hingga membuat Anggita PTPS kecewa.

"Memang menurut saya Panwascam Way Jepara aneh. Seharusnya honor diberikan saja kalau hanya persoalan pembuatan SPJ perjalanan dinas ada yang kurang tidak lebih dari 5%," kata Staf Bawaslu Kabupaten Lampung Timur tersebut. (***)

Editor Amiruddin Sormin, Kontributor Agus Susanto