BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendampingi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 menuju opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (14/11/2017). Kegiatan ini diikuti para kepala satuan kerja perangkat dinas, inspektorat, dan badan keuangan di lingkungan Provinsi Lampung dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

"Pendampingan ini demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, efektif, efesien dan sesuai peraturan perundang-undanganan dalam menyusun laporan keuangan agar mendapat opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kita ingin menciptakan good governance khususnya di Pemprov Lampung dan kabupaten/kota," kata Asisten Bidang Umum dan Administrasi Sekda Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadist, Selasa (14/11/2017).

Pemprov Lampung menyambut baik sosialisasi dan pendampingan yang diprakarsai Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri, dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparansi dan akuntabel. Khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Lebih lanjut dia menjelaskan opini WTP mampu memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, melalui pengakuan dan pengendalian aset dan kewajiban pemerintah. Sehingga diharapkan mampu mendorong efisiensi atas kegiatan yang dilakukan dan mendorong terwujudnya good and clean corporate governance, sehingga tujuan pembangunan untuk kemakmuran rakyat dapat dicapai.