Pemprov Lampung Saat Rakor Sertifikasi Halal | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Lampung, untuk segera mendaftarkan sertifikasi halal usahanya, ager bisa tembus pasar ekspor global.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendorong produk-produk UMKM di Lampung, agar bisa segera bersertifikasi halal, dengan tujuan agar produk dari Lampung bisa menembus pasar ekspor global.

"Ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam menjamin produk halal, sebagai amanah konstitusional dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat," kata Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Sertifikasi Halal di Hotel Novotel Lampung, Jumat (1/8/2025).

Sebagaimana diketahui, di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang kini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal.

Produk UMKM Lampung yang telah bersertifikat halal sendiri, memiliki peluang besar mendapat insentif dan tarif ringan di banyak negara, termasuk Vietnam, Korea, Australia, Pakistan, bahkan China dan Jepang.

Lampung sendiri, dikenal sebagai salah satu provinsi penghasil pangan utama nasional seperti jagung, beras, dan singkong. Dari sekitar 490.000 UMKM yang ada di Lampung, mayoritas bergerak di sektor makanan dan menyumbang sekitar 60 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Gubernur kemudian menyoroti tantangan ke depan, untuk mendorong agar produk-produk unggulan UMKM Lampung tak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga menembus pasar global.

Oleh karenanya, Gubernur Lampung turut mengajak seluruh pihak di Lampung, untuk berperan aktif dalam mendukung percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

"Kami akan mendesain bagaimana produk UMKM kami bisa ekspor. Bantu kami dan bantu Pemprov Lampung untuk mendorong seluruh UMKM-UMKM bisa segera mendapatkan sertifikasi produk halal," ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan menyebutkan, Rakor tersebut bentuk nyata dan upaya bersama dalam mengimplementasikan bentuk kerja sama dan kolaborasi antara BPJPH dengan pemerintah daerah.

Menurut Haikal, tercatat saat ini di Lampung terdapat 225.852 produk yang telah bersertifikat halal, dengan jumlah sertifikat halal sebanyak 145.213.

"Sejauh ini, Lampung lah yang salah satunya menunjukkan kemajuan paling signifikan dalam mendukung sertifikasi halal," sebut Haikal Hassan.

Berdasarkan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Haikal Hassan mengungkapkan, telah dicapai persamaan persepsi secara komprehensif terkait pentingnya integrasi program jaminan produk halal dalam prioritas pembangunan daerah.

Oleh karena itu, ukuran keberhasilan kepala daerah, selain menekan angka stunting, inflasi daerah, dan peningkatan produktivitas, juga capaian sertifikasi halal. (***)

Editor : Febri Arianto