JAKARTA (Lampungpro.co): Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) antar-universitas terus berkoordinasi untuk mempersiapkan kembali unjuk rasa besar-besaran. Tuntutan utama yang akan mereka sampaikan dalam unjuk rasa adalah meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perpu) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketua BEM Universitas Trisakti Jakarta, Dinno Ardiansyah,mengatakan, jumlah mahasiswa yang akan turun ke jalan bakal jauh lebih banyak dari rangkaian aksi penolakan pengesahan revisi Undang-Undang KPK pada akhir September lalu. Ini masih dikoordinasikan semua. Karena kami ingin jumlahnya jauh lebih banyak, kata Dinno.

Perwakilan BEM dari empat universitas di Jakarta bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, pada 3 Oktober lalu. Mereka berasal dari Universitas Trisakti, Universitas Paramadina, Ukrida, dan Universitas Tarumanegara. Dalam pertemuan itu, melalui Moeldoko, mahasiswa meminta Presiden Jokowi segera memperjelas sikapnya terhadap revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019.

Mahasiswa memberi tenggat kepada Presiden sampai 14 Oktober 2019, tiga hari sebelum berlakunya Undang-Undang KPK hasil revisi pada 17 Oktober nanti. Kalau mau keluarkan perpu, lakukan segera. Kalau tidak mau, tolong jelaskan apa alasannya. Kalau tetap diam, kami akan turun dalam jumlah yang lebih banyak lagi, ucap dia.

Meski hanya empat universitas yang bertemu dengan Moeldoko, Dinno mengklaim sikap seluruh mahasiswa tetap solid untuk memperjuangkan kepastian hukum tentang pemberantasan korupsi. Seluruh BEM, kata dia, terus berkomunikasi menentukan kepastian waktu yang tepat untuk turun ke jalan. Apakah sebelum atau sesudah pelantikan presiden, yang pasti kami akan tetap turun (unjuk rasa), ujar dia.(**/PRO2)