BPK Bumi Dipasena Abadi Tulang Bawang Saat Rapat Bersama Warga | Lampungpro.co

RAWAJITU TIMUR (Lampungpro.co): Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Bumi Dipasena Abadi, Rawajitu Timur, Tulang Bawang, kembali menggelar rapat membahas tindak lanjut aspirasi warga yang menghendaki pencopotan NH dari jabatan kepala kampung di Aula Rapat Kantor Kampung Bumi Dipasena Abadi, Jumat (6/12/2024).

Rapat tersebut, dihadiri oleh unsur kecamatan, Ketua RK, Ketua RT, serta tokoh masyarakat untuk membahas NH yang diduga tersandung kasus asusila karena selingkuh, yang mencederai norma masyarakat.

Ketua BPK Kampung Bumi Dipasena Abadi, Kardio mengatakan, sebelumnya BPK telah menempuh jalur kekeluargaan dengan meminta NH mengundurkan diri, namun NH menolak permintaan tersebut.

"Sebagai langkah lanjutan, BPK melayangkan surat resmi kepada Bupati Tulang Bawang agar menindaklanjuti aspirasi warga. Sayangnya, sudah 21 hari berlalu, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah kabupaten," kata Kardio.

Kemudian pada Kamis (5/12/2024), BPK Bumi Dipasena Abadi menghadiri rapat dengan camat di kantor kecamatan.

Berdasarkan keterangan Camat Rawajitu Timur dalam rapat tersebut,  pemerintah kabupaten dalam rapat koordinasi meminta camat melakukan upaya penyelesaian secara internal dan kekeluargaan.

"Artinya, masalah ini belum ada langkah konkret. Karena itu, kami meminta Camat hadir langsung ke kampung untuk mendengarkan aspirasi warga secara langsung, karenanya kami laksanakan rapat hari ini," ujar Kardio.

SEBELUMNYA : Heboh, Pejabat Kampung Bumi Dipasena Abadi Tulang Bawang Diisukan Selingkuh, Warga Geram

Saat rapat berlangsung, puluhan warga, mayoritas perempuan, memadati area luar ruangan sebagai bentuk dukungan. Mereka menyatakan penolakan terhadap keberadaan NH sebagai pemimpin kampung, karena tindakan NH telah mencederai kepercayaan publik, sehingga tidak lagi layak untuk menjabat.

Wiwin (49), seorang ibu rumah tangga yang hadir dalam aksi mengungkapkan, kehadirannya adalah bentuk solidaritas terhadap warga lain. Ia ingin mendengar langsung keputusan rapat yang seharusnya tidak berlarut-larut, mengingat kasus ini sudah jelas.

Hingga berita ini diturunkan, hasil rapat belum diumumkan. Namun.warga berharap, pemerintah kabupaten segera memberikan keputusan tegas untuk meredakan ketegangan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan di kampung mereka. (***)

Editor : Febri Arianto
Laporan : Nafian Faiz