BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Tiga kabupaten di Provinsi Lampung belum mampu meraih opini keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) yakni Pesisir Barat, Lampung Timur, dan Tanggamus. Dengan demikian, berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung 2016, selain Pemprov Lampung peraih opini WTP ditetapkan 12 kabupaten/kota.

Namun Wakil Gubernur optimistis seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung dapat meraih opini WTP untuk laporan keuangan 2017. Ke-12 kabupaten/kota peraih opini WTP itu yakni Bandar Lampung, Metro, Tulangbawang, Pringsewu, Mesuji, Way Kanan, Lampung Selatan, Lampung Utara, Tulangbawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Barat, dan Pesawaran.

Atas opini tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Alfiker Saringoringo menyerahkan piagam penghargaan. Secara umum, kata Wagub, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Kuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Provinsi Lampung, permasalahan utama yang dihadapi terkait pengelolaan aset yang belum optimal. "Saya berharap permasalahan tersebut dapat diatasi dan tidak terulang kembali pada LKPD 2017, ujar Wagub.

Capaian kinerja LKPD pemerintah daerah se-Lampung 2016, kata Alfiker Siringoringo, cukup baik karena terdapat 13 pemda yang meraih opini WTP dari BPK. Selama ini kerja sama antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung dan seluruh pemda cukup baik. "Seluruh pemda mengirimkan laporan keuangan secara rutin kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung yang akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan government finance statistic," kata Alfiker.

Di sisi lain, Kepala Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintah, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Ditjen Perbendaharaan, Mega Meilistya, mengatakan kinerja LKPD selama ini menunjukkan peningkatan. Ini ditandai peningkatan peroleh opini WTP dari BPD dan penurunan perolehan opini wajar dengan pengecualian (WDP), tidak menyatakan pendapat (TMP), dan tidak wajar (TW). "Ke depan, kami berharap laporan keuangan tidak hanya dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban juga bermanfaat untuk digunakan pengambil keputusan," ujar Mega Meilistya. (PRO1)