Rakornas Samsat | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Pemprov Lampung juga mendorong perluasan sistem pembayaran digital melalui kolaborasi dengan perbankan sehingga masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A. Fatoni menegaskan, Rakornas ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan, dalam meningkatkan kualitas pelayanan Samsat, sekaligus mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, dan PT Jasa Raharja.

Fatoni juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, untuk memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja Samsat, di tengah tren penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor secara nasional.

Menurut Fatoni, realisasi penerimaan PKB secara nasional mengalami penurunan dari sekitar Rp57,57 triliun pada 2024 menjadi Rp45,99 triliun pada 2025, atau berkurang sekitar Rp11,58 triliun. Kondisi tersebut, menjadi perhatian serius agar tidak kembali terjadi pada tahun 2026.

"Banyak kendaraan baru yang membayar pajak, namun masih banyak kendaraan lama yang belum memenuhi kewajibannya. Karena itu, Kepala Bapenda harus segera melaporkan kondisi di daerah masing-masing kepada kepala daerah, agar dapat diambil kebijakan yang strategis," tegas A. Fatoni.

Selain itu, kepala daerah memiliki kewenangan memberikan berbagai stimulus, seperti relaksasi, pengurangan, maupun pemutihan pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan kepatuhan masyarakat.