Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. LAMPUNGPRO.CO/MABES TNI AD

"Tidak ada istilah tes keperawanan. Tapi tes kehamilan dan kandungan, karena berkaitan dengan latihan berat dan moralitas," ucap Julius kepada BBC News Indonesia, Kamis (12/8/2021). "Kalau ada robekan (selaput dara) kita tanya, tapi dikaitkan dengan... oh dia ada kecenderungan berperilaku seks menyimpang. Kan ketahuan dari deteksi. Ya nggak akan kami terima karena masih banyak yang antre."

"Jadi ketika diketahui ada perbedaan atau suatu yang tidak lazim dalam ukuran remaja, misalnya [robek] karena senam atau hobi naik kuda, akan didalami dalam tes lain."

Sementara bagi laki-laki, "tes moralitas" dilakukan dengan melihat rekam jejak kesehatan latar belakang kesehatan. "Ketika dia ketahuan kena [penyakit] gonore berarti kan hobinya jajan. Masak kita terima?"

Ia juga mengatakan pedoman WHO pada tahun 2014 yang menyatakan tes keperawanan tidak memiliki validitas ilmiah sebagai "referensi Barat". "WHO itu masih menggunakan referensi Barat, kita masih menggunakan referensi timur. Adat ketimuran."

Mengapa TNI masih menerapkan tes keperawanan? Tes himen atau selaput dara tertuang di salah satu poin dalam Keputusan Panglima TNI Nomor 920 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Uji Kesehatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Tes himen dibagi menjadi dua; meliputi kelainan kongenital hymen imperforata dan ruptur hymen (bagi yang belum menikah). Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai tes ini masih dipertahankan karena TNI ingin menerapkan standar kesehatan dan moral yang tinggi bagi kadernya.

Kendati menurutnya tes itu "tidak relevan dengan standar yang ingin diterapkan" dan "menjadi bias antara argumentasi sains dan moral". "Karena ada banyak hal yang bisa dipakai untuk mengukur standar moral," jelas Khairul Fahmi kepada BBC News Indonesia.