UIN Raden Intan Lampung Saat FGD | Lampungpro.co/Dok UIN

Rektor juga memberikan apresiasi kepada tim penyusun, seluruh stakeholder yang telah hadir, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembentukan Prodi baru ini.

Rektor menilai, kehadiran Prodi Hukum Pidana Islam sangat relevan, mengingat posisi strategis Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera yang berdekatan dengan ibu kota.

"Kondisi ini, turut menuntut adanya kepastian analisis dan pemahaman praktis terhadap berbagai tinjauan hukum pidana islam, yang dibutuhkan oleh masyarakat Lampung ke depan," sebut Prof. Wan Jamaluddin.

FGD ini juga menghadirkan narasumber dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag., yang melakukan review terhadap draft pendirian Prodi HPI, baik dari segi kurikulum maupun aspek pendukung lainnya.

Berbagai stakeholder hadir dan aktif memberikan masukan dalam forum tersebut, seperti perwakilan dari Pengadilan Tinggi Agama Lampung, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung, KPU, dan Bawaslu Bandar Lampung.

Kemudian turut hadir Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Lampung, serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung.

Dekan Fakultas Syariah Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. bersama tim penyusun proposal turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder eksternal atas dukungan dan masukan yang diberikan.