BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Puluhan massa yang tergabung dalam aksi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) mendatangi kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, untuk melakukan aksi demonstrasi tolak kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) sebesar 8,51 persen di Gerbang Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (11/11/2019).

Mereka menilai kenaikan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat di Provinsi Lampung. Selain itu, mereka juga menyebut pemenuhan pendidikan bagi anggota keluarga harus dipenuhi agar menjadi orang-orang yang sukses.

Dalam orasinya, koordinator aksi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) Suhendra mengatakan kenaikan UMP yang sesuai dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak akan pernah bisa meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Sebab saat ini, angka kebutuhan hidup layak (KHL) juga selalu meningkat.

"UMP Lampung yang hanya Rp 2,4 juta tidak sesuai dengan kebutuhan buruh. Nominal ini sangat jauh bagi kehidupan buruh. Pengusaha saat ini ingin merenggut hak-hak buruh dengan melucuti pasal tentang pesangon, alih daya, dan pemagangan, menambah jam kerja, dan mempermudah pemutusan hubungan kerja (PHK)," kata Suhendra. (FEBRI/PRO2)

Selain UMP yang dinilai kecil, massa PPRL juga memberikan 9 tuntutan lainnya kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk ditindaklanjuti. Berikut 9 tuntutan massa PPRL :

1. Cabut PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
2. Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan (UU No 13 Tahun 2003) dan Pasar Tenaga Kerja.
3. Hapuskan sistem kerja kontrak tenaga kerja dan outsourcing fleksibel.
4. Tolak sistem pemagangan.
5. Tolak kenaikan tarif BP.JS Kesehatan.
6. Tolak revisi UU Pertanahan.
7. Tolak RKUHP.
8. Terbitkan UU KPK terhadap gerakan rakyat.
9. Hentikan represivitas.