JAKARTA (Lampungpro.com) : Para pegawai PT Pos Indonesia (Persero) atau Pak Pos yang tergabung dengan Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPIKB) melakukan aksi unjuk rasa, mulai dari kantor PT. Pos Indonesia ke Kementerian BUMN. Para Pak Pos ini meminta direksi mundur karena pengelolaan perusahaan yang buruk.

"Ganti-ganti direksi, ganti direksi sekarang juga, Ganti-ganti direksi, ganti direksi sekarang juga. Direksi harus turun segera, karena itu biang keroknya," itulah Yel-yel yang keluar dari mulut para pegawai tang berulang kali diteriakkan di Gedung Pos Ibukota Jakarta di kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).

Mereka menuntut direksi mundur dari jabatannya karena dianggap tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik. Kegagalan direksi mengelola perusahaan terlihat dari terlambatnya pembayaran gaji pegawai. Biasanya, gaji itu dibayar pada tanggal 1. Namun, pada bulan ini dan untuk pertama kalinya dibayar pada tanggal 4 Februari 2019. Oleh sebab itu, Pak Pos mendesak agar pemerintah mengganti direksi Pos Indonesia. Selain itu, perbedaan gaji yang menonjol juga jadi salah satu alasan meminta direksi mundur.

"Karena adanya disparitas gaji kami dengan pejabat (direksi) itu antara bumi dan langit. Saya kepala kantor di Pariaman, gaji saya cuman Rp 5,4 juta. Sedangkan pejabatnya Rp 50 jutaan, padahal saya selevel pimpinan, kepala kantor, belum kita di level-level bawah," kata Sekretaris Jenderal SPPIKB Hendri Joni di Gedung Pos Ibukota Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Dia menerangkan, buruknya pengelolaan perusahaan dibuktikan dengan pembayaran gaji yang terlambat. Keterlambatan itu baru terjadi untuk pertama kalinya. Jelas saja, hal itu membuat karyawan sengsara. Sebab, kata dia, Pak Pos adalah tumpuan keluarga. "Selain itu ditambah terlambatnya hak kami yang menjadi tumpuan hidup kami. Itu menyengsarakan kami," ujarnya.

Sebab itu, dia meminta agar direksi segera diganti. Langkah itu sebagai upaya menyelamatkan perusahaan. "Tuntutannya kita karena pengelola perusahaan kita anggap tidak mampu mengelola perusahaan ini dengan baik, kita minta pemegang saham, kepada Presiden, kepada menteri untuk mengganti para pimpinan direksi agar kejadian ini nggak terulang di masa-masa yang akan datang," tutupnya.(**/PRO4)