Pemkan Pesisir Barat Saat Ikut Lanuching MCP | Ist/Lampungpro.co

KRUI (Lampungpro.co): Wakil Bupati Pesisir Barat Ahmad Zulqoini Syarif ikut launching Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention (MCP) dan Rakorwasdanas 2021 lewat Zoom Meeting, Selasa (31/8/2021). Acara tersebut berlangsung dengan beberapa sesi, diantaranya launching pengelolaan bersama MCP oleh Kemendagri, KPK, dan BPKP.

Lalu arahan dari Ketua KPK dengan tema MCP sebagai salah satu instrument dalam pemberantasan korupsi di daerah, kepala BPKP dengan tema MCP dalam bingkai pengawasan pemerintah. Selanjutnya launching aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jendral (SIWASIAT), dimana sistem ini merupakan aplikasi yang dibangun oleh Kemendagri untuk memenuhi kebutuhan pengawasan di era digitalisasi pemerintahan.

Saya berharap kedepannya seluruh daerah yang saat ini sudah berhasil, bisa selalu konsisten tepat waktu dalam penyelesaiannya dimasa mendatang. Kemudian bisa menjadi contoh bagi daerah lain, untuk menyelesaikan secara tepat waktu juga untuk tindak lanjut hasil pengawasannya, kata Ahmad Zulqoni Syarif.

Pengelolaan MCP ini, lebih menekankan terhadap langkah pencegahan korupsi di daerah. Ada delapan indikator progres keberhasilan daerah dalam upaya pencegahan praktik korupsi, diantaranya perancangan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan Jasa, pelayanan terpadu satu pintu, APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) atau Inspektorat, Manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, serta tata kelola dana desa.

Hasil yang diharapkan melalui pelaksanaan kegiatan ini meliputi tiga hal yakni terbangunnya komitmen tingkat pusat dan Pemda. Lalu dalam pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dilaporkan melalui MCP, yang diharapkan meningkatnya awareness kepala daerah, terhadap peran.

Fungsi APIP dalam melakukan pengawasan penyelanggaraan, sehingga dapat terbangun kesamaan persepsi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi Covid-19 serta fokus sasaran pengawasan penganggaran Pemda. (***)

Editor : Febri Arianto