Wakil Gubernur Lampung Saat Jamsostek Award | Lampungpro.co/Dok Kominfo

​Dengan integrasi dan pemadanan data bersama BPJS Ketenagakerjaan, serta pemerintah kabupaten/kota, akan memetakan kelompok paling rentan (extremely vulnerable), agar memperoleh intervensi jaminan sosial secara optimal. Hal ini penting, agar pekerja tidak jatuh ke dalam jurang kemiskinan, saat menghadapi risiko sosial dan kerja.

​Sebagai wujud nyata keberpihakan, Pemprov Lampung tercatat telah mengalokasikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga non ASN, buruh perkebunan melalui skema DBH Sawit, serta 35.000 pekerja rentan yang mencakup petani, nelayan, pedagang, dan buruh. Program ini turut diamplifikasi oleh pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sehingga total pekerja rentan yang terakomodasi mencapai 92.000 jiwa.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Kuncoro Budi Winarno menjelaskan, Jamsostek Award merupakan instrumen strategis negara untuk mengevaluasi, sekaligus mengapresiasi keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Penilaian bagi pemerintah daerah sendiri, menitikberatkan pada aspek regulasi, alokasi anggaran daerah, inovasi program, hingga komitmen kepemimpinan kepala daerah.

Sementara untuk sektor badan usaha sendiri, penilaian dititikberatkan pada kepatuhan administrasi, serta peran kepedulian sosial melalui alokasi program CSR.

​Ia mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Lampung serta seluruh jajarannya, yang telah konsisten mendukung peningkatan universal coverage Jamsostek, sehingga pada 30 September 2026 terdapat 906.656 pekerja yang telah terlindungi.

​Dari angka tersebut, Kuncoro secara khusus menggarisbawahi andil kebijakan fiskal kepala daerah di Lampung, yang telah menanggung kepesertaan ratusan ribu tenaga kerja non formal dan pelayan publik. (***)