KALIMANTAN BARAT (Lampungpro.com): Hingga saat ini masih ada warga perbatasan Indonesia-Malaysia, Kecamatan Puring Kencana, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda. "Warga yang tinggal di betang (rumah panjang) masih ada yang memiliki KTP ganda, Indonesia dan Malaysia, terutama mereka yang lanjut usia," kata Camat Puring Kencana Hermanus Albinus, dilansir Antara, Minggu (17/9/2017).

Meski pun dia belum pernah mendata, menurut Albinus, warga yang memiliki KTP ganda kurang lebih seratusan kepala keluarga (KK), yang memang berkeluarga atau memiliki keluarga di Malaysia dan di Puring Kencana (Indonesia). Menurut dia, rata-rata penduduk di Kecamatan Puring Kencana merupakan Suku Dayak Iban, sehingga satu rumpun dengan negara tetangga itu.

"Apalagi warga Desa Langgau, sebagian dari mereka tidak memiliki paspor. Namun, begitu mereka bebas keluar masuk Malaysia baik lewat jalan setapak maupun ketika ada keluarga mereka dari Malaysia yang datang ke wilayah Puring Kencana, Indonesia," kata Albinus.

Atas kondisi tersebut, dia mengaku sudah sering melakukan sosialisasi ke masyarakat. Namun, kebiasaan warga setempat cukup sulit diubah terutama terkait dokumen kependudukan yang ganda itu. "Rasa kekeluargaan warga Puring Kencana dengan negara tetangga sangat kental, khususnya untuk Suku Dayak Iban," kata dia.

Tidak bisa dipungkiri, kata Albinus, ketergantungan warga perbatasan terhadap negara tetangga. Salah satu contoh warga di Puring Kencana menjual hasil kebunnya ke Malaysia. Bahkan, untuk sembako warga perbatasan masih ketergantungan dengan Malaysia. "Jangankan KTP, untuk belanja saja warga perbatasan menggunakan dua mata uang yaitu rupiah dan ringgit," kata Albinus.

Ia berharap dengan kondisi warga perbatasan menjadikan pemerintah pusat lebih fokus membangun di segala bidang untuk wilayah perbatasan khususnya di Puring Kencana. "Tentu kita berharap pemerintah pusat tanggap dengan kondisi tersebut, banyak faktor yang membuat masyarakat masih ketergantungan dengan negara tetangga. Salah satunya infrastruktur yang hingga saat ini masih dalam kondisi rusak berat," kata Albinus. (**/PRO2)