#portalberitapendidikan #beritaolahragalampung #beritaolahraganasional #lampungproberitalampung #lampungprodotcom #beritapolitiklampung #webberitadaerah #webberitanasional #portalberitalampung #webberitalampung #portalberitanasional #beritalampungterkini #beritakulinerlampung #beritawisatalampung #portalberitawisata #portalberitawisatanasional #portalberitaasiangames

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar menolak pembangunan rumah dinas wakil wali kota dan kantor DPRD Bandar Lampung. Menurutnya, anggaran pembangunan dialokasikan untuk pembayaran tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) yang tertunggak. Ia menyarankan penundaan pembangunan infrastruktur.

Ketua Apindo Lampung ini mempertimbangkan untuk melakukan penundaan pembangunan underpass di Universitas Lampung. la menilai pembangunan infrastruktur saat ini lebih baik disetop jika kewajiban kepada pegawai tidak terpenuhi."Tidak usahlah bangun ini itu dulu. Pentingkan kewajiban dulu saja pemkot ini," ujar dia.

Muchlas pun meminta Plt Wali Kota mempertimbangkan menunda pembangunan rumah dinas wakil wali kota karena selama ini masih menyewa. Jika terus sewa, akan menghabiskan biaya besar. Ia menyarankan Plt Wali Kota melakukan lobi-lobi ke Pemprov Lampung agar dana bagi hasil yang tertunggak bisa dibayarkan.