Sprint Project Manager ADPC, Edwin Salonga saat workshop di Novotel Bandar Lampung, Kamis (31/8/2023). LAMPUNGPRO.CO/AMIRUDDIN SORMIN

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Asian Disaster Prepareness Center (ADPC) memilih Kabupaten Lampung Selatan sebagai pilot project pertama di Indonesia sebagai kawasan penanganan bencana berbasis masyarakat. Ada lima desa yang diseleksi untuk mengikuti program tersebut yakni Desa Kunjir, Canti, Rajabasa, dan Desa Banding diSprint Kecamatan Rajabasa dan satu di Kecamatan Bakauheni yakni Desa Kelawi.

Menurut Sprint Project Manager ADPC, Edwin Salonga, pemilihan Lampung Selatan karena faktor sosial menjadi ciri kronis terhadap kerusakan jangka penjang akibat bencana. "Degrdasi lingkungan dan kerusakan infrastruktur merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi profil Lampung Selatan," kata Edwin Salonga pada workshop bertema 'Memperkuat kemitraan untuk ketangguhan masyarakat di Indonesia' di Hotel Novotel Bandar Lampung, Kamis (31/8/2023).

Dari lima desa itu nantinya akan diseleksi dan dipilih tiga desa sebagai pilot project yang dimulai September 2023 hingga 2024 nanti. ADPC akan menyeleksi berdasarkan usulan yang disampaikan dan dapat diimplementasikan di lapangan dan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini digelar bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung diikuti unsur pentahelix kebencaaan. Hasil workshop ini bakal dijadikan dasar kegiatan apa saja yang bisa dilakukan masyarakat dalam menangani bencana, karena pertolongan pertama saat terjadi bencana ada di masyarakat. Sedangkan badan pertolongan bencana lebih banyak mendukung pasca bencana terjadi.

Pada kesempatan itu Edwin Salonga mengatakan pilot project di Lampung Selatan ini berlangsung dua tahun dengan pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat yang ditunjuuk ADPC. "Kami serahkan seluruh kegiatan apa yang akan dilaksanakan masyarakat. Kami tidak campur tangan, karena masyarakat yang lebih paham kondisi daerah dan apa yang dibutuhkan dalam menangani bencana," kata Edwin Salonga tang berkebangsaan Filipina itu.

Menurut Edwin, ADPC yang berdiri pada 1986 itu adalah organisasi internasional otonom untuk kerja sama dan implementasi penguragan risiko bencana dan membangun iklim di Asia dan Pasifik. Visinya bagaimana menciptakan masyarakat yang lebih aman dan pembangunan berkelanjutan melalui pengurangan risiko bencana.

Pada kesempatan itu, Kepala BPBD Lampung Rudy Sjawal Sugiarto yang diwakili Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Joni, menyampaikan bahwa tingkat risiko bencana di Lampung terus mengalami penurunan menjadi 142,55 dengan tingkat risiko sedang. Sebelumnya di 2021, Indeks Risiko Bencana (IRB)  Lampung masih dalam kategori tinggi (dengan nilai Indeks 145,42). Dalam periode 2020-2022, atau di periode RPJMD saat ini, penurunan IRB Provinsi Lampung tercatat sebesar 4,09 atau rata-rata 2,05 per tahun yang sebelumnya rata-rata 1,7 per tahun, bahkan di 2022 nilai penurunan IRB Provinsi Lampung mencapai 2,87. 

Pada kesempatan itu juga, Kepala BPBD Lampung menyampaikan tiga arahan pengelolaaan dan keberlanjutan upaya peningkatan kapasitas dan ketangguhan masyarakat, khususnya terkait Proyek SPRINT. Pertama, upaya yang dilaksanakan harus berbasis nilai-nilai kedaerahan atau kearifan lokal. Kedua, upaya yang dilaksanakan harus dapat mendorong budaya kolaborasi dalam pengambilan kebijakan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah. Budaya kolaborasi dalam merumuskan dan mengarusutamakan isu-isu terkait upaya-upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Ketiga, upaya yang dilaksanakan harus dapat menjadi penyeimbang ketimpangan atau hubungan yang tidak sinergis antar pemangku kepentingan. "Dengan kapasitas yang dimilikinya, tiap unsur hendaknya dapat berkontribusi dalam memperkecil ketimpangan sumberdaya, dan merekonstruksi ulang pola hubungan unsur-unsur didalamnya menjadi pola hubungan yang setara dan saling berkontribusi," kata Rudy Sjawal. (***)

Editor: Amiruddin Sormin