BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Anggota DPD RI Andi Surya mengatakan masalah gugatan hak pengelolaan lahan (HPL) dari warga ke PT Pelindo II Cabang Panjang, akan diselesaikan di tingkat pusat. DPD RI memberi tenggat waktu kepada Kementerian Agraria Tata Ruan/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selama tiga bulan agar dapat duduk bersama direksi PT Pelindo II dan Menteri BUMN untuk memutuskan status HPL itu.

"Masalah HPL Pelindo yang digugat masyarakat telah saya bawa ke pemerintah pusat. Telah kami rapatkan dengan pihak terkait seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian BUMN, dan Kemenkeu. Bagaimana hasilnya, nanti kita lihat. Harapan saya keputusan masalah status HPL berdampak baik untuk Pelindo dan warga di sini," kata Andi Surya saat berkunjung ke Pelabuhan Panjang, Rabu (8/8/2018).

Kedatangan Andi Surya, disambut GM Pelabuhan Panjang Drajat Sulistyo beserta jajaran Deputi GM. Kunjungan ini dalam rangka pengawasan kinerja BUMN di Lampung dan menguatkan Pelindo Panjang yang bermasalah dengan warga Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Menurut Andi Surya, portofolio bisnis Pelindo harus dilindungi karena Pelindo menyumbang pembagian deviden untuk memperkuat struktur APBN.

"Kami memiliki permasalahan lahan dengan warga sekeliling Pelabuhan Panjang terkait HPL. Namun kami menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada pemerintah pusat terutama Direksi Pelindo dan kementerian BUMN," kata Drajat Sulistyo.

Pada kesempatan itu, Drajat Sulityo memaparkan program corporate social responsibility (CSR) kepada masyarakat sekitar. Bantuan itu berupa beasiswa, rumah ibadah, perbaikan siring, kemitraan, dan bantuan fisabilillah.

Tanggung jawab sosial ini, kata Drajat, agar warga dapat merasakan nyaman berdampingan dengan Pelindo. "Perhatian dalam bentuk menyalur CSR ini tidak terkait dengan persoalan konflik lahan, namun memang menjadi program manajemen Pelindo," kata Drajat Sulistyo. (PRO1)