DPRD Lampung Selatan Minta Layanan Samsat Keliling Ditingkatkan

LAMPUNG SELATAN (Lampungpro.co): Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan mendesak peningkatan layanan di unit Samsat keliling, khususnya dengan menambahkan fasilitas balik nama kendaraan dan penggantian pelat nomor. Saat ini, layanan tersebut hanya terbatas pada pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan.

Dorongan tersebut muncul setelah banyak aspirasi masyarakat, khususnya di wilayah pelosok, yang mengeluhkan keterbatasan akses pelayanan administrasi kendaraan bermotor.

“Saat ini Samsat keliling hanya melayani pembayaran pajak tahunan. Padahal, masyarakat di daerah terpencil juga membutuhkan layanan balik nama dan penggantian pelat nomor agar tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Samsat,” ungkap anggota DPRD Dwi Riyanto,(4/7/2025)

Menurut mereka, keberadaan Samsat keliling seharusnya menjadi solusi nyata untuk memudahkan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota. Namun, tanpa perluasan jenis layanan, keberadaan unit ini dinilai belum memberikan manfaat maksimal.

“Kita ingin Samsat keliling benar-benar menjangkau dan memudahkan masyarakat. Apalagi sebagian besar warga tidak memiliki waktu atau biaya lebih untuk mengurus ke kantor,” lanjutnya.

Pihak DPRD juga mendorong adanya koordinasi lintas instansi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepolisian, dan Jasa Raharja agar sistem pelayanan di lapangan bisa disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Kami berharap ke depan ada inovasi pelayanan publik yang lebih pro-rakyat, termasuk perluasan jenis layanan di unit keliling ini,” tegasnya.

Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Agus Sartono, turut menegaskan pentingnya layanan yang lebih komprehensif. Ia menyoroti bahwa masyarakat desa kerap menunggak pajak karena terbatasnya akses dan informasi.

“Kalau layanan pemutihan bisa hadir di Samsat keliling, itu akan sangat meringankan beban masyarakat. Banyak warga yang menunggak bukan karena tidak mau bayar, tapi karena akses yang sulit,” ujarnya.

Program pemutihan pajak kendaraan—seperti penghapusan denda keterlambatan atau bebas biaya balik nama—disebut sebagai langkah yang sangat ditunggu masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya pascapandemi. (Rls)