Anggota DPRD Lampung Selatan Ismail | Ist/Lampungpro.co

KALIANDA (Lampungpro.co): Anggota DPRD Lampung Selatan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ismail, mendesak agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Fasilitas Keagamaan segera dituntaskan dan diparipurnakan.

Ismail mengatakan, dukungan terhadap pondok pesantren tidak boleh berhenti sebatas ucapan dan komitmen politik, namun pemerintah daerah harus menghadirkannya dalam kebijakan nyata.

"Keberadaan Perda tersebut, sangat penting sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan perhatian, perlindungan, dan dukungan terhadap fasilitas keagamaan, khususnya pondok pesantren," kata Ismail dalam rapat pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Banggar DPRD Lampung Selatan, Jumat (6/11/2026).

Ismail menilai, pondok pesantren memiliki kontribusi besar dalam pembangunan sumber daya manusia. Tidak hanya mendidik generasi muda dalam ilmu agama, tapi juga membentuk karakter, moral, dan akhlak masyarakat.

Karena itu, sudah saatnya pemerintah daerah memberikan perhatian yang lebih serius melalui regulasi yang jelas, bukan hanya sekadar menjadikan pesantren sebagai objek seremonial dalam berbagai kegiatan keagamaan.

Ismail berharap, proses pembahasan Perda tersebut tidak terus berlarut-larut. Sebab tanpa adanya kepastian regulasi, maka dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan fasilitas keagamaan, berpotensi tidak berjalan maksimal.

"Jangan sampai berbicara tentang Lampung Selatan maju, tapi perhatian terhadap pendidikan keagamaan dan pondok pesantren justru tertinggal. Pesantren memiliki kontribusi besar dalam membangun generasi yang berakhlak dan berkualitas," ujar Ismail.

Ismail menekankan, kemajuan daerah tidak cukup hanya diukur dari pembangunan jalan, gedung, maupun infrastruktur lainnya. Pembangunan karakter, moral, dan kehidupan keagamaan masyarakat juga harus mendapatkan tempat yang sama pentingnya.

Ismail menganggap, jika ingin Lampung Selatan benar-benar maju, maka pembangunan harus menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, Perda tersebut juga harus segera diparipurnakan, agar ada kepastian hukum dan perhatian nyata bagi pondok pesantren. (***)

Editor : Febri Arianto
Reporter : Hendra