Anggota DPRD Lampung Selatan Jenggis Khan Haikal | Ist/Lampungpro.co

KALIANDA (Lampungpro.co): Anggota DPRD Lampung Selatan, Jenggis Khan Haikal, menyoroti dampak dari wacana pengangkatan perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.

Persoalan tersebut, dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah, terutama menyangkut kesiapan anggaran apabila kebijakan pemerintah pusat, yang nantinya berdampak pada peningkatan belanja pegawai di daerah.

Jenggis Khan Haikal mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) harus mulai menyikapi rencana kebijakan pemerintah pusat bersama dengan DPR RI, terkait dengan penataan status PPPK tersebut.

Menurutnya, apabila pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu direalisasikan, dan konsekuensi pembiayaannya dibebankan kepada pemerintah daerah, tentu akan berdampak pada kebutuhan serta penyesuaian anggaran dalam APBD.

"Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah, karena jangan sampai kebijakan dari pemerintah pusat, tidak diantisipasi dari sisi kemampuan keuangan daerah. Jika nantinya ada perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, tentu ada konsekuensi anggaran yang harus diperhitungkan," kata Jenggis Khan Haikal saat pembahasan Rancangan APBD Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027, Jumat (6/11/2026).

Menanggapi hal tersebut, Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Selatan, Supriyanto, menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mengoordinasikan persoalan tersebut dengan pemerintah pusat.

Langkah koordinasi dinilai penting, untuk memperoleh kejelasan terkait arah kebijakan, mekanisme perubahan status kepegawaian, serta konsekuensi pembiayaan yang harus dipersiapkan pemerintah daerah.

Jenggis juga menilai, pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat kebutuhan belanja pegawai, termasuk dampaknya terhadap kemampuan APBD dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.

Sebab jika penambahan beban belanja pegawai tidak diimbangi dengan perencanaan fiskal yang matang, maka hal tersebut berpotensi mempersempit ruang anggaran, untuk kebutuhan pembangunan daerah.

Sebelumnya, pemerintah pusat bersama DPR RI disebut tengah membahas penataan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu yang direncanakan mulai tahun 2027.

Karena itu, kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat menjadi penting agar pemerintah daerah dapat menyiapkan langkah antisipasi, baik dari sisi administrasi kepegawaian maupun kemampuan keuangan daerah.

Dengan demikian, perencanaan Rancangan APBD Lampung Selatan tahun anggaran 2027, diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan belanja pegawai, tanpa mengabaikan prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat di Lampung Selatan. (***)

Editor : Febri Arianto
Reporter : Hendra