Pemkab dan DPRD Lampung Selatan Saat Setujui Perda Baru | Ist/Lampungpro.co

KALIANDA (Lampungpro.co): DPRD Lampung Selatan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, menyetujui dua rancangan peraturan daerah (Ranperda), untuk ditetapkan menjadi Perda pada Rabu (11/11/2026).

Ada pun dua Ranperda tersebut, yakni tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Penyelenggaraan Jalan untuk ditetapkan menjadi Perda. Persetujuan tersebut, diberikan seluruh Fraksi DPRD Lampung Selatan dalam Rapat Paripurna.

Rapat paripurna tersebut, dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Selatan Erman Yusneli, dengan didampingi Wakil Ketua II A. Benny Raharjo, dan Wakil Ketua III Bella Jayanti.

Kegiatan tersebut, turut dihadiri 39 anggota DPRD Lampung Selatan, sedangkan 10 anggota lainnya tidak hadir dengan keterangan satu orang sakit dan 9 orang izin.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama mengatakan, persetujuan bersama terhadap kedua Raperda tersebut, bukan sekadar penyelesaian tahapan pembentukan regulasi, melainkan awal dari tanggung jawab bersama untuk memastikan aturan yang dihasilkan dapat diterapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, setiap Perda harus memiliki nilai guna serta mampu menjawab kebutuhan daerah. Karena itu, perhatian tidak boleh berhenti pada proses pembentukan aturan, tetapi harus berlanjut pada pelaksanaan yang konsisten oleh perangkat daerah terkait.

"Kami terus menekankan kepada perangkat daerah terkait, agar menjadikan regulasi ini sebagai landasan untuk meningkatkan disiplin perencanaan, ketertiban pengelolaan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya," kata Radityo Egi Pratama.

Bupati menilai, keberhasilan sebuah Perda tidak hanya diukur dari proses pembentukannya, tapi juga dari efektivitas penerapannya, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan Barang Milik Daerah, regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola aset pemerintah agar semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan yang baik, penting untuk memastikan aset daerah dimanfaatkan secara optimal, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sementara Perda tentang Penyelenggaraan Jalan sendiri, diharapkan menjadi landasan bagi pengelolaan infrastruktur jalan yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan dan penyelenggaraan jalan dapat berjalan lebih terarah sesuai kebutuhan serta mendukung aktivitas masyarakat.

Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Lampung Selatan terus terpelihara, sebagai modal penting dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan.

Melalui persetujuan kedua Raperda tersebut, Pemkab dan DPRD Lampung Selatan berharap pengelolaan aset daerah semakin akuntabel, dan penyelenggaraan infrastruktur jalan semakin terarah. Keduanya menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (***)

Editor : Febri Arianto
Reporter : Hendra