Dokumentasi Diskominfotik Provinsi Lampung | Lampungpro.co/Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (30/1/2023). Dalam rapat tersebut menyebutkan angka inflasi Provinsi Lampung pada bulan Januari 2023 sama dengan angka inflasi nasional, yaitu sebesar 5,51%. 

Di Pulau Sumatera, angka inflasi Provinsi Lampung merupakan yang terendah dibandingkan dengan rata-rata angka inflasi di Pulau Sumatera yaitu 6,14%. "Kita terendah di Sumatera, ini cukup bagus. Mudah-mudahan dengan kerja kita bersama, dipimpin oleh Bapak Gubernur, kita bisa lebih lagi kedepan," kata Sekdaprov Fahrizal Darminto.

Menurut, Deputi bidang Statistisk Produksi BPS M. Habibullah menyebutkan, berdasar pemantauan data harga pada minggu ke-4 Januari 2023, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga. Diantaranya beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng. 

Beras menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 177 Kabupaten/Kota (27 Provinsi) dan berpotensi menjadi pemberi andil inflasi di bulan Januari. Guna mengendalikan inflasi, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo merekomendasikan pemerintah daerah untuk memantau penyaluran beras SPHP bekerjasama dengan Bulog, mitigasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di wilayah masing-masing. 

Guna melakukan Gerakan Pangan Murah, dan melakukan penguatan cadangan pangan Pemerintah Daerah. Selain itu, di dalam Rakor juga diungkapkan bahwa harga minyak goreng di beberapa daerah mengalami kenaikan. Nyoto menyebutkan kenaikan harga tersebut diindikasikan karena permintaan yang cukup tinggi. 

Untuk itu, Bapanas merekomendasikan agar memaksimalkan penyaluran DMO baik dalam bentuk curah maupun kemasa. Utamanya untuk menjaga pasokan minyak goreng menjelang puasa dan lebaran.

Di akhir rapat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan makanan bergejolak atau volatile food seperti beras, minyak goreng, cabai merah, bawang merah. Dan kenaikan harga yang diatur pemerintah (Administered Price) seperti tarif listrik, angkutan udara, dan angkutan dalam kota.

Mendagri juga meminta para Kepala Daerah untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), karena Kepala BPS telah menugaskan 512 Kepala BPS Daerah untuk membuat proxy inflasi. Sehingga dari data tersebut, Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat. (***) 

Sumber : Rilis Diskominfotik Provinsi Lampung