Geser ke atas
News Ekbis Sosok Halal Pelesir Olahraga Nasional Daerah Otomotif

Kanal

Asroni : Pancasila itu Harus Dihidupkan dalam Kebijakan
Lampungpro.co, 23-Jan-2026

Sandy 238

Share

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M., | LAMPUNGPRO.CO/Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila tidak boleh berhenti pada tataran wacana, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Asroni saat menghadiri kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) dan Wawasan Kebangsaan yang digelar di Kecamatan Langkapura Baru, Jumat (23/1/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Asroni menyoroti dua program strategis Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dinilainya mencerminkan pengamalan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kedua program tersebut yakni program bedah rumah dan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pembebasan uang komite sekolah.

“Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi harus dihidupkan melalui kebijakan. Program bedah rumah merupakan bentuk kepedulian negara terhadap martabat warganya, sementara pembebasan uang komite sekolah adalah wujud keadilan di bidang pendidikan,” ujar Asroni.

Ia menekankan, pelaksanaan program bedah rumah harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran, dengan mengedepankan nilai kemanusiaan serta semangat gotong royong.

Menurutnya, ketepatan sasaran menjadi kunci agar program tersebut benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.

“Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi menyangkut keadilan dan nilai kemanusiaan,” tegasnya.

Sementara itu, terkait Perwali pembebasan uang komite sekolah, Asroni mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar mematuhi regulasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Ia menegaskan, praktik pungutan dengan dalih atau istilah lain tidak dibenarkan.

“Jika masih ada pungutan dalam bentuk apa pun dengan istilah lain, itu jelas bertentangan dengan semangat Pancasila dan melukai rasa keadilan masyarakat,” katanya.

Asroni menambahkan, Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh kebijakan di bidang sosial dan pendidikan selaras dengan nilai-nilai ideologi Pancasila serta berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil.

“Pancasila harus benar-benar hadir di dapur rakyat, di rumah yang layak huni, dan di sekolah yang ramah bagi seluruh anak bangsa,” pungkasnya. (***)
Editor : Sandy,

Berikan Komentar

Kopi Pahit

Artikel Lainnya

Copyright ©2024 lampungproco. All rights reserved