Gubernur Lampung Saat Mengunjungi Way Kambas | Lampungpro.co/Dok Kominfo

SUKADANA (Lampungpro.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendorong penanganan terpadu terhadap konflik antara gajah dengan manusia, yang terjadi di Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Lampung Timur.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, komitmen pemerintah untuk menuntaskan konflik gajah dan manusia di kawasan TNWK, melalui pembangunan batas permanen berbasis kajian teknis, dan masukan langsung dari masyarakat desa penyangga.

Menurutnya, dialog harus digelar secara khusus untuk menyerap aspirasi, keluhan, dan usulan masyarakat desa penyangga TNWK, yang selama puluhan tahun terdampak konflik dengan gajah liar. Masukan masyarakat, turut menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan mitigasi yang bersifat permanen dan berkelanjutan.

"Kami ingin mendengarkan langsung dari masyarakat, karena merekalah yang paling merasakan dampak konflik ini. Solusi ke depan, harus berangkat dari kondisi riil di lapangan," kata Rahmat Mirzani Djausal saat mitigasi konflik gajah dan manusia di Balai TNWK, Desa Rajabasa Lama, Labuhan Ratu, Lampung Timur, Sabtu (24/1/2026).

Gubernur menegaskan, konflik gajah dan manusia di Way Kambas tidak dapat lagi diselesaikan dengan pendekatan sementara. Pemerintah menargetkan pembangunan batas kawasan permanen sepanjang hampir 60-70 kilometer, yang disesuaikan dengan karakter wilayah, mulai dari rawa, sungai, hingga tanah keras.

"Nanti tim teknis langsung turun melakukan feasibility study. Kami pastikan pembatas ini kuat, ramah lingkungan, tidak mengganggu pergerakan gajah, dan tidak merugikan masyarakat," tegas Rahmat Mirzani Djausal.

Perhatian pemerintah pusat terhadap Way Kambas sangat serius, di mana Presiden Prabowo Subianto, menjadikan konflik gajah dan manusia di TNWK sebagai isu prioritas nasional, bahkan dibahas dalam kunjungan kerja sama strategis di Inggris bersama Raja Charles III.

"Way Kambas akan menjadi percontohan konservasi untuk 57 taman nasional di Indonesia. Ini menunjukkan perhatian Presiden RI bukan sekadar wacana, tetapi komitmen nyata yang dibawa ke forum internasional," ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Gubernur menambahkan, Way Kambas dipilih sebagai proyek percontohan karena memiliki kompleksitas tinggi, dengan sekitar 125.000 hektare kawasan, yang berbatasan langsung dengan wilayah permukiman hampir 800.000 jiwa. Keberhasilan mitigasi di TNWK diharapkan menjadi model nasional.

Selain pembangunan batas kawasan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung juga akan memperkuat pengamanan dan pelibatan masyarakat. Gubernur mengakui, jumlah polisi hutan yang saat ini hanya 39 orang sangat tidak sebanding dengan luas kawasan TNWK. (***)

Editor : Febri Arianto