BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Dalam mengawal dan memastikan realisasi anggaran dana desa tepat sasaran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melalui Komisi 1 meminta agar perekrutan dan penempatan petugas pendamping pesa memiliki kompetensi diatas rata-rata. "Saya minta untuk perekrutan harus objektif dan memiliki kompetensi di bidangnya. Bukan asal rekrut saja," ujar Sekretaris Komisi 1 DPRD Lampung, Mikdae Ilyas, kepada Lampungpro.co, Kamis (30/1/2020) kemarin.

Menurutnya, proses rekrutmen ini sangat penting dan tak boleh diabaikan. Pasalnya, dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sangat besar. "Dana desa yang besar harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Kita minta rekrutmen yang baik, karena selama ini sudah banyak masukan yang kami terima tentang penggunaan anggaran dana desa tidak sesuai dengan peruntukannya," ucap Politisi Gerindra Lampung tersebut.

Selain itu, Mikdar menjelaskan, untuk meningkatkan kompetensi petugas pendamping desa dibutuhkan pelatihan, baik terhadap pendamping maupun kepala desa oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait. Pelatihan ini dibutuhkan karena memang selain menunjang kompetensi dan pengetahuan, juga untuk meningkatkan kesadaran para pendamping dan perangkat desa.

"Banyak laporan masyarakat dan fakta dilapangan, kepala desa sudah mengalami perubahan yang siginifikan dari segi ekonomi. Ini fakta, karena yang tadinya kepala desa tersebut tidak memiliki kendaran mobil. Pasca menjabat, mobilnya mewah. Kita bukan su-udzon. Tapi, semua tahu kondisi sebelumnya. Dan ini yang disampaikan masyarakat kepada saya. Sementara, mereka bingung membuat pelaporan. Kalau bisa semua unsur bisa saling baru membahu agar anggaran tidak terbuang begitu saja," jelas dia.

Ia menilai semacam ini sangat merugikan semua pihak khususnya masyarakat. Karena, harapan pemerintah pusat mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk memajukan daerah melalui pembangunan di desa dari berbagai sektor akan sia-sia. "Ini harus menjadi pemikiran kita bersama, dan yang terpenting saya meminta masyarakat untuk kritis. Karena, meraka adalah salah satu unsur yang bisa mengawasi dan merasakan secara langsung dampak dari anggaran dana desa itu sendiri," kata Mikdar.(PRO2)