Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Amirico bersaksi di MK dalam perkara gugatan Pilkada Pesawaran, Senin (17/2/2025). [website MK]

Sementara itu, Bawaslu Pesawaran yang diwakili oleh Ketua Fatihunnajah mengungkapkan, pihaknya telah melampirkan bukti mengenai Bawaslu Pesawaran, yang sempat menanyakan pada 4 September 2024 kepada KPU mengenai berkas pencalonan.

Saat itu, KPU menjawab akan melakukan verifikasi faktual. Atas dasar hal tersebut, pada 5 September 2024, KPU Pesawaran melakukan verifikasi faktual dan diawasi langsung oleh Bawaslu Pesawaran, yang saat itu Bawaslu diterima oleh Abdullah dari Dinas Pendidikan Lampung.

Namun menurut Fatihunnajah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung saat itu belum bisa menjawab mengenai keberadaan berkas ijazah Aries di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung.

Bahkan pada 13 September 2024, Bawaslu Pesawaran menanyakan kembali kepada KPU, mengenai jawaban atau validasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung.

Namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung hanya memberikan surat yang serupa dengan bukti yang ada via Whatsapp, sehingga termohon mengklaim berkas Aries sah.

Sebelumnya, Paslon Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali, mendalilkan proses pencalonan Aries Sandi Darma Putra dan Supriyanto (Paslon Nomor Urut 1) inkonstitusional. Mereka menduga adanya keterlibatan KPU Pesawaran yang meloloskan Paslon Nomor Urut 1 padahal tidak memiliki ijazah SMU/sederajat.

Selain dalil mengenai ketiadaan ijazah, calon Bupati Pesawaran Nanda Indira menilai masih memiliki kewajiban atau utang kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran, berdasarkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).