Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2017 untuk pemerintah kabupaten di Pulau Sumatera terjadi peningkatan, Berbagai Jurus Kepala Daerah Dongkrak Akuntabilitas Kinerja

BATAM (Lampungpro.com): Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2017 untuk pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Provinsi Banten dan Jawa Barat (Wilayah I) terjadi peningkatan rata-rata nilai evaluasi 4,56 poin dari 49,87 pada 2016 menjadi 54,43 pada tahun 2017. Rata-rata nilai juga di atas 50, yang artinya berada pada kategori CC.

Hasil tersebut mencerminkan semakin meningkatnya komitmen pimpinan daerah dalam perbaikan akuntabilitas kinerja. Tidak jarang Bupati dan Walikota yang membawa seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nya ke kantor Kementerian PANRB di Jakarta, maupun mengundang Tim dari Jakarta guna memberikan asistensi dan bimbingan teknis.

Salah satu yang merasakan adalah Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, yang menyampaikan rasa terimakasihnya pada Kementerian PANRB karena telah melakukan bimbingan diwilayahnya. Dengan asistensi yang didapat, membuat pihaknya dapat memperbaiki pelayanan di roda pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.

Akan halnya Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah yang mengatakan bahwa komitmen pimpinan merupakan dasar dalam mewujudkan birokrasi yang efisien. Upaya lainnya yang dilakukan adalah perbaikan SDM, dengan melakukan pendidikan dan pelatihan. Perencanaan juga harus matang.

Daerah lain yang SAKIP nya meningkat adalah Kota Cimahi. Menurut Walikota Cimahi Ajay M Priatna, pihaknya telah berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga mencapai 20 persen pada tahun 2017. Hal tersebut didapat setelah adanya perbaiki perencanaan, serta menyelaraskan RPJMD dengan Renstra.