Gubernur Lampung Saat Menerima Penghargaan | Lampungpro.co/Dok Kominfo

DENPASAR (Lampungpro.co): Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meraih penghargaan BMPS Award: Ing Ngarsa Sung Tuladha dari Dewan Pengurus Nasional Badan Musyawarah Perguruan Swasta (DPN BMPS).

Penghargaan tersebut, menjadi bentuk apresiasi atas komitmen kepemimpinan, keteladanan, serta kontribusi dalam mendukung keberlangsungan dan kemajuan pendidikan swasta di Lampung.

Penghargaan tersebut, ditetapkan melalui Surat Keputusan DPN BMPS Nomor 13/SKEP/DPN-BMPS/XII-2026. Dalam piagam penghargaan, Gubernur Lampung dinilai memiliki kontribusi, dedikasi, keteladanan, serta kepemimpinan inspiratif dalam mendukung keberlangsungan dan kemajuan pendidikan swasta di Lampung.

Rahmat Mirzani Djausal menjadi satu dari tujuh kepala daerah di Indonesia, yang ditetapkan sebagai penerima BMPS Award 2026. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pemberian penghargaan ini, terkait arah kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam menata sistem penerimaan murid baru di sekolah negeri, yang turut memberikan ruang bagi keberlangsungan sekolah swasta.

Dalam dua tahun terakhir, Pemprov Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), melakukan pembenahan mekanisme penerimaan murid baru dengan mengedepankan seleksi yang lebih objektif, transparan, dan terukur.

Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah penggunaan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam proses seleksi akademik. Melalui sistem ini, penilaian calon murid dilakukan berdasarkan hasil tes yang terukur, sehingga diharapkan dapat meminimalkan subjektivitas, praktik titipan, maupun intervensi dalam proses penerimaan.

Pada pelaksanaan SPMB 2026, jalur domisili SMA juga menggunakan seleksi berbasis tes akademik melalui CAT. Domisili menjadi persyaratan pendaftaran, sementara hasil akademik menjadi dasar penentuan kelulusan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kompetisi yang lebih terbuka dan adil bagi calon murid.

Pemprov Lampung juga mengarahkan penerimaan murid sekolah negeri, agar sesuai dengan daya tampung dan ketentuan jumlah rombongan belajar (Rombel) yang telah ditetapkan. Hal tersebut artinya, sekolah negeri tidak semestinya menerima murid melebihi kapasitas, hanya untuk menampung seluruh pendaftar.