JAKARTA (Lampro): Biaya regasifikasi pada Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Lampung yang mencapai 3,4 dolar AS per MMBTU dinilai mahal sehingga menjadikan harga gas ke konsumen tinggi, kata seorang pengamat energi. "Biaya regasifikasi tersebut sangat mahal dan tidak lazim. Dan ini akan membuat harga gas di lapangan menjadi tinggi," kata Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Menurut Ferdinand, biaya regasifikasi (mengubah gas alam cair menjadi gas bumi) tersebut memang patut dipertanyakan karena berada di atas harga yang wajar. Kondisi ini akan menjadikan "blended price" untuk industri semakin mahal di tengah menurunnya harga LNG. Biaya regasifikasi pada terminal terapung itu, kata Ferdinand, merupakan kesepakatan antara PGN dan pemilik kapal. Artinya, mereka menghitung bersama-sama termasuk biaya pengembalian investasi.

Ferdinand mengatakan, EWI pernah memberikan masukan terkait harga gas kepada pemerintah beberapa waktu lalu. Ketika itu, EWI menyampaikan bahwa pemerintah harus memperhatikan dua titik yang menjadi penyebab tingginya harga gas. Pertama adalah rantai yang panjang melalui banyaknya trader. Dan kedua, terkait dengan biaya produksi, di mana biaya regasifikasi termasuk di dalamnya.

"Jadi dua permasalahan itu yang sudah kita sampaikan kepada pemerntah untuk diperiksa ulang. Tapi pemerintah tidak melihat ke dalam, namun hanya melihat trader sebagai penyebabnya," kata dia. Wakil Ketua Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kamad Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Achmad Widjaya menambahkan, biaya regasifikasi merupakan biaya variabel yang angkanya bisa berbeda untuk setiap perusahaan.

Meski demikian hal itu tidak bisa diabaikan karena dapat menentukan tingkat efisiensi. Apalagi tingginya biaya regasifikasi masih harus ditambah toll fee sehingga semakin membuat FSRU Lampung tidak efisien.

Untuk itu, lanjut dia, seharusnya PGN menekan semua biaya operasional, karena regasifikasi sendiri merupakan komponen variabel. "Harusnya FSRU bisa ditekan sehingga harganya sama dengan yang lain. Mereka harus mencari formula efisiensi," kata Achmad Widjaya. (R1)