BPJS Kesehatan Saat Pembentukan Forum Anti Fraud Jaminan Kesehatan | Ist/Lampungpro.co

Selain itu, BPJS Kesehatan juga membentuk unit khusus bernama Tim Anti Kecurangan JKN dengan total 1.793 personil yang tersebar di tingkat pusat, wilayah, hingga cabang.

BPJS Kesehatan juga telah menerapkan sistem untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui program pengendalian gratifikasi. Langkah ini untuk memastikan penerapan tata kelola yang baik, bersih, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan kerja BPJS Kesehatan.

Semua Duta BPJS Kesehatan wajib menaati kode etik untuk menghindarkan diri dari situasi yang berpotensi menjadi benturan kepentingan, pelanggaran hukum, kode etik, serta perbuatan tercela lainnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan, Syarifah Liza Munira menjelaskan, diberbagai belahan dunia, pengeluaran untuk biaya kesehatan tumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi suatu negara itu sendiri.

Oleh arenanya, upaya pengelolaan yang akuntabel dan transparan sangat penting dilakukan BPJS Kesehatan dan key stakeholders lainnya dalam ekosistem JKN.

"Keberhasilan Program JKN bukan hanya bergantung pada jumlah peserta yang terdaftar, maupun jumlah fasilitas kesehatan yang disediakan, tetapi juga pada kemampuan dalam menjaga kualitas dan akuntabilitas layanan kesehatan yang diberikan," jelas Syarifah Liza Munira.

Menurut Syarifah, semua harus menguatkan budaya pencegahan kecurangan dan membangun budaya integritas, mendidik seluruh pihak dalam program JKN supaya berkolaborasi mendukung seluruh gerakan anti fraud.

Kemudian layanan kesehatan yang bebas korupsi adalah hak setiap warga Indonesia dan semua harus bertanggung jawab untuk memastikan hal tersebut bisa tercapai. (***)

Editor : Febri Arianto