Plh Bupati Pesisir Barat N. Lingga Kusuma (kiri) saat memimpin rapat koordinasi Program JKN, Jumat (12/3/2021). LAMPUNGPRO.CO

KRUI (Lampungpro.co): Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat terus mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dukungan atas keberlanjugan kepesertaan Program JKN di Kabupaten Pesisir Barat, meliputi pembayaran iuran JKN tepat waktu dan pembayaran tunggakan bagi peserta bukan penerima upah (PBPU).

Hal itu terungkap pada rapat antara BPJA dan pemangku kepentingan di Pesisir Barat, di Kantor Bupati Pesisir Barat, Jumat (12/3/2021). Rapat dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Bupati Pesisir Barat N. Lingga Kusuma.

Pada rapat itu juga terungkap PBPU yang yang didaftarkan oleh Pemda untuk Januari-Maret paling lambat 31 Maret 2021. Kemudian, dukungan percepatan registrasi perangkat desa dan pembayaran iuran perangkat desa selambatnya April 2021.

Selanjutnya, dukungan perbaikan data NIK tidak valid bagi PBPU JKN yang disampaikan melalui surat resmi ke Pemkab. Selain itu, dukungan penyampaian data tunjangan sertifikat guru, tunjangan kinerja pegawai, dan penyedian anggaran di APBD 2021 untuk pembayaran kekurangan atas tunjangan sertifikasi dan tunjangan kinerja PNS sesuai Perpres 64 tahun 2020. 

Atas kondisi itu, Lingga menegarkasn Pemkab Pesisir Barat mendukung kegiatan sosialisasi, koordinasi, dan advokasi demi tercapainya Universal Health Coverage (UHC) dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. "BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan berwenang untuk melaksanakan komunikasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lintas sektoral, organisasi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Program JKN," kata dia.

Dia meminta seluruh dinas, instansi, dan lembaga ikut berperan berkontribusi aktif dalam menyukseskan Program JKN. "Bersinergi dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan serta merumuskan rencana strategis terkait pelaksanaan Program JKN," kata Lingga. (WARI/PRO1)