#portalberitalampung #webberitalampung #portalberitanasional #beritalampungterkini #beritakulinerlampung #beritawisatalampung #portalberitawisata #portalberitawisatanasional #portalberitaasiangames #portalberitapendidikan #beritaolahragalampung #beritaolahraganasional #lampungproberitalampung #lampungprodotcom #beritapolitiklampung #webberitadaerah #webberitanasional

JAKARTA (Lampungpro.com): Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berusia 17 tahun pada 2018. Di usia tersebut, BPOM terus meningkatkan komitmennya untuk melindungi masyarakat Indonesia dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Di antaranya melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja pengawasan.

Kepala BPOM RI, Penny K Lukito, menyatakan selama 17 tahun berkiprah, ada beberapa tantangan dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Antara lain luasnya cakupan pengawasan obat dan makanan di Indonesia, terbatasnya sumber daya, terfragmentasinya kelembagaan yang melakukan pengawasan obat dan makanan.

Selain itu semakin bertumbuhnya industri obat dan makanan yang menuntut inovasi dan penguatan pengawasan BPOM. Selama 2017, BPOM sudah melakukan penyitaan obat dan makanan ilegal senilai Rp 298,7 miliar dan memroses 293 perkara di bidang obat dan makanan, kata Penny saat perayaan ulang tahun ke-17 di Balai Kartini Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Penny menyampaikan untuk kedepannya, Badan POM akan fokus pada kerjasama dengan institusi lainnya, hadir di kota/kabupaten. Dengan adanya payung hukum, maka kami mulai melakukan kerjasama. Seperti dengan KPK dan Mendikbud serta berkoordinasi dengan Kemenko PMK, kata Penny.

Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, BPOM akan hadir di kota/kabupaten. Selain itu BPOM juga melakukan aksi-aksi nasional yang strategis, seperti yang dicanangkan Menteri Puan yaitu Germas Sapa, Gerakan Masyarakat Sehat Sadar Pangan Aman, kata Penny menjelaskan.

Kedepannya, kata dia, akan terus digencarkan terlebih dengan dukungan sarana dan prasarana seperti 10 mobil penyidikan dan lima mobil incinerator untuk mengoptimalkan pengawasan di lapangan. Harapan agar BPOM dapat melakukan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia, sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, yang turut hadir dalam acara ini.

Menurut dia, penguatan Badan POM ini dengan keluarnya Inpres Nomor 3 Tahun 2017. Tentu saja kami harapkan dapat membuat Badan POM dapat lebih turun ke bawah, mengawasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menjaga kualitas dari bahan pangan masyarakat dan sehat untuk diedarkan, kata Puan.

Koordinasi dengan berbagai pihak, menurut Puan juga sangat penting, untuk menjadikan Badan POM menjadi garda terdepan dalam membangun masa depan anak bangsa, melalui penjagaan pada apa yang mereka konsumsi. Supaya bukan racun yang masuk ke tubuh anak-anak Indonesia tapi memang makanan sehat bergizi yang mendukung mereka sebagai masa depan bangsa, kata Puan.  (**/PRO2)