JAKARTA (Lampungpro.com): Aliansi Pemuda Nusa Tenggara Barat (NTB) Jakarta menolak Achintya Holte Nilsen sebagai Miss Indonesia 2017. Siaran pers Aliansi Pemuda NTB yang diterima Lampungpro.com, Selasa (25/4/2017) menyebutkan pemenang sebenarnya bukan berasal dari NTB.

"Pihak pemprov melalui Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTB Bapak Yusron Hadi dengan tegas menyampaikan yang bersangkutan benar bukan Perwakilan Putri NTB, dan semua menjadi jelas. Pada prinsipnya kami sangat berterima kasih apabila ada yang ingin mengharumkan nama NTB baik dikancah nasional maupun internasional. Tapi kami meminta kepada semua pihak agar NTB ini jangan dijadikan komoditas apalagi yang tidak sesuai dengan jati dirinya," kata Dian Sandi Utama, dari Aliansi Pemuda NTB.

Kemenangan Achintya mewakili NTB, kata Dian Sandi Utama, merupakan penugasan panitia yang mereka lakukan secara sepihak tanpa koordinasi sebelumnya. "Ini dapat kami artikan panitiamelakukan kebohongan dengan memberikan selempang kepada Achintya atas nama Putri NTB. Sedangkan sepengetahuan kami dia Lahir dan besar di Bali, barangkali dia tidak pernah menginjakkan kakinya di NTB," kata Dian.

BACA JUGA: Dijagokan oleh Miss Lampung, Achintya Holte Nilsen Miss Indonesia 2017

Pihaknya mengaku heran, kenapa begitu mudah seseorang dikatakan mewakili suatu daerah, padahal pada laman (wikipedia) yang ditemukan tentang syarat pendaftaran sebagai peserta miss Indonesia salah satunya adalah, peserta daerah harus berdomisili atau berasal dari daerah yang diwakilinya. "Lalu dari mana asal muasal bahwa Achintya ini sebagai Putri NTB seperti tertulis pada selempang yang selalu digunakannya saat proses pemilihan," kata Dian.

Sedangkan mengenai alasan panitia yang menyatakan mereka cari adalah Miss Indonesia bukan Miss Provinsi, itu sangat tidak beralasan. "Kami jadi heran, kenapa tidak mereka membuat saja audisi secara nasional tanpa harus menyatakan seperti ada wakil masing-masing daerah. Toh juga pada prakteknya ada orang entah dari mana tiba-tiba menjadi wakil daerah kami, sampai pihak Pemprov NTB harus menyanggah itu," kata Dian. (PRO1)