Kepala BKPSDM Lampung Utara, Abdurahman. LAMPUNGPRO/RIKIANTONI

KOTABUMI (Lampungpro.co): Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, dua kepala dinas, dan tiga swasta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menproses surat pemberhentian sementara sejumlah aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersangkut dalam kasus tersebut. Jika ASN tersangkut kasus Hukum dan ditetapkan sebagai tersangka, Pemkab akan menerbitkan surat pemberhentian sementara.

"Saat ini, surat pemberhentian sementara itu sedang kita proses," kata Kepala BKPSDM Lampung Utara, Abdurahman saat dikonfirmasi Lampungpro.co, Jumat (11/10/2019).

Selain itu kata Abdurahman, apabila status ASN tersebut mendapat putusan inkrah dari pengadilan, pihaknya akan menerbitkan surat pemberhentian untuk yang bersangkutan sebagai ASN. Hal itu sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini.

Disinggung terkait rolling Jabatan periode kedua di lingkup Pemkab Lampung Utara, menurutnya pihaknya belum berpikir untuk melakukan hal itu, melihat dari situasi dan kondisi saat ini. "Kalau terkait hal itu, kita belum berpikir untuk ke arah sana, karena kita tau situasi saat ini," kata dia.

Sejak dilantik pada Maret 2019,  Bupati Lampung Utar periode 2019-2024, Bupati, Agung ilmu mangkunegara sempat melakukan rolling jabatan pada 69 ASN Esselon III dan Eselon IV. Pada 27 September 2019, dan perpindahan posisi jabatan Esselon II, yaitu Kadis PUPR yang sebelumnya dijabat Syahbudin dan saat ini dijabat  Syahrizal Adhar, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bappeda. Syahbudin menjabat sebagai Kepala Bappeda, yang saat ini menjadi tersangka dalam kasus OTT KPK. (RIKI/PRO1)