Kepala Pekon Gunungtiga Tanggamus M. Hijrah (kiri) saat bersama Ketua PWI Tanggamus M. Irwan. LAMPUNGPRO.COM

KOTA AGUNG (Lampungpro.co): Kepala Pekon Gunungtiga, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, M. Hijrah Syah Putra menyampaikan permohonan maaf karena mencantumkan logo Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tanggamus dan menyebutkan nama PWI tanpa izin. Logo dan nama PWI dicantumkan saat  penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama keterbukaan informasi publik dengan media massa, Jumat (14/1/2022). 

Permohonan maaf tersebut disampaikan langsung kepada Ketua PWI Perwakilan Tanggamus M.Irwan dan jajaran disertai surat  bermaterai, Senin (17/1) di Balai Wartawan Mulyadi HS, kompleks Pemkab Tanggamus. "Atas nama Kepala Pekon Gunungtiga memohon maaf sebesar-besarnya kepada PWI Tanggamus atas kealfaan dan kesalahan saya. Semoga dengan kejadian ini ada hikmah yang dipetik," kata Hijrah.

Dia juga menyatakan siap menerima masukan dan kritikan dari wartawan yang tergabung dalam PWI Tanggamus. "Jadi, ini sebagai pembelajaran bagi saya, semoga ke depan tidak terulang dan dengan pertemuan hari ini bisa meningkatkan silahturahmi antara pemerintah Pekon Gunungtiga dan PWI," kata dia.

Menanggapi hal itu, Ketua PWI Tanggamus M. Irwan menerima permintaan maaf itu. Menurut Irwan memang secara etika apa yang dilakukan Kepala Pekon Gunungtiga adalah kesalahan. Sebab, menyebut lembaga PWI dalam MoU tanpa ada pemberitahuan atau konfirmasi sebelumnya.

"Fatalnya ada logo PWI di banner, padahal PWI Tanggamus belum pernah melaksanakan MoU dengan Pemerintah Pekon terkait kerja sama publikasi atau berlangganan koran. Kalau secara pribadi anggota mungkin. Tapi saya pastikan, saat acara penandatanganan MoU pada saat itu tidak ada wartawan dari organisasi PWI yang hadir," tegas M. Irwan.

Dia mengapresiasi itikad baik kepala Pekon Gunungtiga yang berkunjung ke Balai Wartawan Mulyadi HS untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan permohonan maaf. "Pada prinsipnya kami lembaga PWI mendukung segala program pembangunan oleh pemerintah mulai dari  pemerintah pekon, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi," kata M. Irwan. (***)

Editor: Amiruddin Sormin, Laporan: Chandra