Ilustrasi BUMD. LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Langkah strategis Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) menempuh jalur diplomasi internasional ke Tiongkok dalan sepekan terakhir perlu ditindaklanjuti. Agar benar-benar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Lampung yang dipatok 4,9% hingga 5,3%.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Lampung memiliki peran strategis menindaklanjuti hasil-hasil keselamatan itu dalam aksi bisnis secara business to business (B to B). Mengingat beberapa kesepakatan seperti bidang pertanian dan kepelabuhanan yang cocok dengan fokus utama (core business) beberapa BUMD milik Pemprov Lampung.

Mengapa harus memanfaatkan pembiayaan Danantara? Kondisi umum BUMD termasuk di Lampung bersumber dari APBD dan tidak dikelola secara professional. Akibatnya, BUMD merugi baik karena knerja bisnis maupun kasus korupsi.

Dari tiga BUMD milik Pemprov Lampung, hanya satu yang tergolong sehat. PT Lampung Jasa Utama (LJU) menghadapi tantangan serius, termasuk kasus hukum yang melibatkan anak usahanya, PT Lampung Energi Berjaya (LEB), terkait korupsi dana Participating Interest (PI) sebesar Rp271,8 miliar.

Kondisi keuangan LJU juga terpuruk, dengan utang Rp1,47 miliar dan piutang macet mencapai Rp1,87 miliar pada akhir 2023. Meskipun demikian, LJU sempat membukukan dividen sebesar Rp140,9 miliar kepada Pemprov Lampung pada 2024.

Kemudian, PT Wahana Raharja mengalami penurunan ekuitas dari Rp9,22 miliar pada 2019 menjadi Rp2,68 miliar pada 2024, dengan laba bersih hanya sebesar Rp14,38 juta pada 2024. Asetnya banyak dikuasai pihak ketiga.

Kondisi ini menunjukkan perlunya restrukturisasi dan revitalisasi bisnis agar dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian daerah. Bahasa pasarnya, kalau tak bisa dibina, ya binasakan.

Hanya Bank Lampung yang lumayan. Bank Lampung mencatatkan laba bersih Rp103,15 miliar pada 2024, meskipun mengalami penurunan sebesar 40,15% dibandingkan tahun sebelumnya akibat lonjakan beban operasional. Total kredit yang disalurkan mencapai Rp7,21 triliun dengan rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 2,82%. Bank Lampung juga membagikan dividen sebesar Rp51,89 miliar kepada Pemprov Lampung pada 2924.