Gubernur-Wakil Gubernur Lampung Terpilih Rahmat Mirzani dan istri Purnama Wulan Sari. LAMPUNGPRO.CO/TIM RMD

Sebenarnya ini merupakan pelanggaran aturan pengelolaan keuangan daerah, karena setiap sen yang tercantum pada APBD itu harus tersedia dananya. Prinsip-prinsip pengelolaan anggaran berimbang sering dilanggar.

Sehingga, timbul kegiatan yang terhutang alias tidak ada dananya. Semakin tahun, semakin masif pelanggaran yang terjadi karena dianggap tidak menyalahi aturan dan tidak ada tindakan dilakukan untuk menertibkannya.

Sebetulnya, di semua organisasi perangkat daerah sudah ada pejabat yang bertanggung jawab atas tugas dan kewenangannya. Pejabat yang memiliki kinerja baik pasti tahu aturan itu.

Lalu, mengapa ini selalu terjadi? Itu yang perlu didalami. Apakah ada kepentingan yang sangat mendesak karena kebutuhan? Atau ada kesengajaan?

Inilah tugas pemerirntahan Mirza-Jihan untuk mendalami lagi dan itu sebenarnya sangat mudah menelitinya. Defisit anggaran sesuai aturan dibatasi sesuai aturan dan itu tidak boleh melebar terlalu tinggi.

APBD sudah dibahas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk persetujuan. Pelanggaran ini juga menjadi tambah aneh karena dimana fungsi pengendaliannya?

Agar masalah ini tak terulang, pemerintahan Mirza-Jihan, harus taat aturan pemakaian anggaran. Lalu, selesaikan soal kebutuhan dana untuk kegiatan lain.