Gubernur-Wakil Gubernur Lampung Terpilih Rahmat Mirzani dan istri Purnama Wulan Sari. LAMPUNGPRO.CO/TIM RMD

"Nah ini mungkin belanja dan pengadaannya sudah selesai, tapi PAD-nya tak cukup untuk membayar pekerjaan yang sudah selesai tersebut. Harusnya ada pengendalian belanja ketika outlook PAD atau ketika cadangan kas sudah menunjukkan proyeksi risiko secara periodic," kata Marselina.

Tapi dia cenderung menilai karena banyak pekerjaan penunjukan langsung (PL) kurang Rp200 juta. "Jadi mereka bisa minta vendor langsung kerjakan proyek, tanpa tender. Dengan asumsi target penerinmaan daerah baik dati PAD maupun dana bagi hasil (DBH) tercapai. Tetapi faktanya tidak tercapai," kata Marseiina.

Para pakar umumnya, sepakat pemerintahan Mirza-Jihan lebih memperketat pengawasan anggaaran melalui Inspektorat. Hal ini juga diamini Tim Pansus Laporan LHP BPK) DPRD Lampung yang meminta Inspektorat Lampung untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan.

Sekretaris Tim Pansus LHP BPK DPRD Lampung, Munir Abdul Haris mengatakan, saat ini hasil pemeriksaan BPK terhadap kepatuhan dan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tahun anggaran 2023 hingga 2024, pemeriksaan dilakukan dalam bentuk tujuan tertentu (PDTT).. "PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan BPK RI untuk tujuan tertentu di luar laporan keuangan atau kinerja, yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara sesuai aturan dan mengidentifikasi potensi penyimpangan," kata Munir Abdul Haris, Rabu (15/1/2025).

Atas hasil tersebut, Tim Pansus DPRD Lampung juga turut menyoroti permasalahan gagal bayar yang terjadi sejak 2022 hingga 2024, yang disebabkan pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai target. "Jadi PAD ini ditemukan tidak mencapai target, namum belanja sudah dilakukan, sehingga proyek-proyek tahun berjalan tidak dapat dibayarkan," ujar Munir Abdul Haris.

Menurutnya, jika hal tersebut tidak ada sanksi tegas dari Inspektorat atau aparat penegak hukum (APH), masalah tersebut akan terus berulang, sehingga APBD di Lampung terus defisit yang menyebabkan Pemprov Lampung bisa terus-terusan gagal bayar. BPK RI memberikan 199 rekomendasi atas temuan pengelolaan keuangan Pemprov Lampung sejak 2022 hingga Semester I 2024.

Kebocoran anggaran memang masih terjadi. Paling anyar, temuan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan PT Lampung Energi Berjaya (LEB). Dugaan ini diketahui sisaan dari pengelolaan dana participacing interest (PI) 10% pada wilayah kerja offshore south east Sumatera (WK OSES), yang dikelola PT Lampung Energi Berjaya senilai 17.286.000 dollar Amerika atau Rp271 miliar.