Anggota Komisi I DPRD Lampung, Putra Jaya Umar | LAMPUNGPRO.CO/Ist

“Siapa yang akan menanggung kerugian ini? Negara, penegak hukum, atau petani?” ujar Putra.

Putra pun mendesak Kejaksaan Tinggi Lampung untuk mengambil langkah yang lebih terukur. Penindakan hukum, kata dia, harus bersifat presisi dengan menyasar pihak yang bersalah, tanpa mematikan keseluruhan ekosistem ekonomi yang menopang masyarakat.

“Kalau ada yang salah, silakan ditindak. Tapi jangan semua aktivitas dihentikan. Ini menyangkut hidup orang banyak,” tegas Putra.

Di lapangan, keresahan petani mulai menguat. Isu rencana aksi pun mencuat sebagai bentuk protes atas ketidakpastian yang berkepanjangan. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu gejolak sosial, khususnya di wilayah sentra produksi tebu seperti Way Kanan.

Lebih jauh, Jaya Umar juga menyoroti potensi dampak nasional. Saat ini, produksi gula dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan secara penuh.

"Jika sentra produksi terganggu, ketergantungan terhadap impor berpotensi meningkat, berseberangan dengan target swasembada yang tengah didorong pemerintahan Prabowo Subianto," kata Putra.

Menariknya, Putra mengakui turut merasakan dampak langsung dari situasi tersebut. Keluarganya diketahui memiliki sekitar 50 hektare kebun tebu di kawasan terdampak, yang kini juga diliputi ketidakpastian.